PONTIANAK POST – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi, Ritaudin, menilai polemik wacana “meminjam” Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membenahi infrastruktur di Kalbar tidak perlu dibesar-besarkan.
Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang dilatarbelakangi keterbatasan pemahaman terhadap kondisi fiskal daerah, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat yang relatif kecil.
“Kalau saya melihat itu hal yang wajar saja. Mungkin itu bentuk kekesalan atau aspirasi masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami kondisi keuangan daerah kita,” ujar Ritaudin di Pontianak, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, keinginan masyarakat agar pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, dapat segera dipercepat merupakan hal yang sah. Namun, realisasi pembangunan tersebut sangat bergantung pada kapasitas anggaran daerah yang terbatas.
Ritaudin juga menanggapi pernyataan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan yang sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, pernyataan tersebut harus dipahami sebagai penjelasan mengenai keterbatasan fiskal, bukan bentuk tantangan kepada kepala daerah lain.
“Pernyataan Pak Wakil Gubernur itu menjelaskan kondisi riil. Dengan APBD sekitar Rp6 triliun, tentu sangat berbeda dengan Jawa Barat yang mencapai puluhan triliun,” jelasnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Jawab Tantangan Wagub Kalbar: Mohon Maaf, Tidak Ada Maksud Membandingkan
Ia menilai pemberitaan yang berkembang di media sosial cenderung memperbesar isu dan memelintir konteks pernyataan yang disampaikan.
“Kadang bahasa di media saja yang dipelintir, sehingga seolah-olah menjadi polemik besar. Padahal substansinya adalah penjelasan kondisi daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ritaudin menegaskan hubungan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini berjalan baik dan harmonis. Bahkan, kedua daerah kerap melakukan kerja sama, studi banding, serta pertukaran informasi dalam berbagai sektor pembangunan.
“Jangan sampai hal seperti ini justru menimbulkan kesan hubungan yang tidak harmonis. Faktanya, kita sering belajar dari Jawa Barat dan menjalin komunikasi yang baik,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih memahami kondisi fiskal daerah serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berkembang di ruang digital.
“Yang penting masyarakat tahu bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. Jadi kita harus melihat ini secara proporsional,” tegasnya.
Baca Juga: Jalan Rusak di Bedayan-Sintang: Warga Ancam Terus Viralkan, Sebut Hanya Menagih Janji
Ritaudin berharap polemik tersebut tidak berlarut-larut dan semua pihak dapat kembali fokus pada upaya percepatan pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar. (den)
Editor : Miftahul Khair