PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak.
Menurutnya, capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sudah berada pada level BB atau sangat baik sejak 2017 harus terus dijaga dan ditingkatkan.
“Alhamdulillah Kota Pontianak bisa mencapai nilai BB sejak 2017. Sampai saat ini nilainya memang naik turun, sempat turun lalu naik kembali. Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik wajib terus kita tingkatkan,” ujarnya saat membuka Penguatan SAKIP Pemkot Pontianak, Selasa (14/4).
Ia menjelaskan, tujuan dari SAKIP bukan sekadar mengejar nilai atau output administratif, tetapi memastikan manfaat nyata atau outcome dari program yang dijalankan benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam penilaian SAKIP, kata dia, tingkat tertinggi adalah AA, yang hanya bisa dicapai bila pemerintah mampu mengoptimalkan program, bekerja secara efisien, efektif, dan menghindari pemborosan.
Wali Kota mengakui tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak saat ini tidak ringan. Di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik terus meningkat. Kondisi ini menuntut seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pontianak bekerja lebih profesional dan adaptif.
“Kita dihadapkan pada penghematan dan pengurangan dana transfer pusat ke daerah. Di sisi lain, tuntutan masyarakat sangat tinggi. Karena itu ASN harus benar-benar mampu bekerja profesional, efektif, dan efisien,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia, angka kemiskinan, dan pelayanan dasar sebenarnya masih dapat terus ditingkatkan apabila tata kelola pemerintahan dijalankan dengan baik. Namun ia juga mengakui masih terdapat berbagai kelemahan, mulai dari penyusunan anggaran, penempatan program, hingga aspek pengawasan dan evaluasi.
Menurut Wali Kota, hasil audit dan pemeriksaan selama ini menunjukkan masih adanya persoalan dalam monitoring, evaluasi, dan kontrol pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi antar organisasi perangkat daerah juga dinilai belum optimal.
“Kita akui masih ada kelemahan. Bukan untuk dimaklumi, tetapi untuk disadari dan diperbaiki. Kalau sumbatan-sumbatan ini bisa kita atasi, saya yakin tidak ada yang sulit dalam memecahkan persoalan di Kota Pontianak,” tegasnya.
Ia berharap seluruh aparatur di lingkungan Pemkot Pontianak terus memperkuat harmonisasi kerja, meningkatkan inovasi, dan berpegang pada aturan serta standar pelayanan yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial hingga ekonomi.(iza)
Editor : Hanif