PONTIANAK POST – Pemerintah memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Bahkan, alokasi untuk penanggulangan bencana disebut tidak memiliki batas.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menegaskan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk penanggulangan bencana itu tidak ada batas anggarannya, tidak terkait efisiensi,” ujar Suharyanto usai Apel Kesiapsiagaan Karhutla di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4) pagi.
Baca Juga: Karhutla Naik Drastis 20 Kali Lipat, WALHI Soroti Lemahnya Penegakan Hukum dan Tata Kelola Lahan
Suharyanto menjelaskan, penanganan dilakukan secara terpadu mulai dari tahap pencegahan hingga penanggulangan. Pada fase awal, pemerintah mengandalkan peringatan cuaca dari BMKG untuk mendeteksi potensi kekeringan.
Berdasarkan peringatan tersebut, BNPB langsung menggelar operasi modifikasi cuaca guna memicu hujan buatan sebagai langkah pencegahan.
“Kalau terjadi hujan, itu salah satunya karena operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan, selain tentu faktor alam,” katanya.
Baca Juga: Karhutla Meningkat 20 Kali Lipat Dibandingkan dengan Tahun Lalu
Selain itu, penguatan juga dilakukan pada operasi darat dengan melibatkan berbagai unsur, seperti masyarakat peduli api, Manggala Agni, TNI, Polri, hingga BNPB. Bantuan peralatan juga disalurkan untuk mendukung kesiapsiagaan di lapangan.
Jika kebakaran tidak dapat ditangani di darat, pemerintah menyiapkan operasi udara melalui helikopter water bombing. Untuk tahap awal, dua unit pesawat disiagakan di Kalimantan Barat dan akan ditambah sesuai kebutuhan.
“Jadi tidak ada kaitannya dengan efisiensi anggaran,” tegasnya.
Ia juga menyebut upaya yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil. Jika pada periode 2015–2019 asap karhutla masih melintasi batas negara, sejak 2023 kondisi tersebut sudah tidak terjadi lagi.
“Artinya, meskipun masih ada kekurangan, upaya kita sudah menunjukkan hasil,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menilai penurunan tren karhutla tidak terlepas dari perbaikan koordinasi lintas sektor yang terus dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Polres Singkawang Sisir Hotspot di Singkawang Selatan, Perkuat Patroli untuk Cegah Karhutla
Menurut dia, pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya, termasuk mengatasi ego sektoral antar lembaga serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.
“Trend karhutla semakin menurun karena kerja-kerja yang lebih terkoordinasi dan kolaboratif,” katanya.
Ia menambahkan, langkah preventif menjadi kunci utama, terutama dalam pengelolaan lahan gambut. Pengendalian tinggi muka air tanah dinilai efektif mencegah potensi kebakaran melalui upaya seperti rewetting dan pembangunan sekat kanal.
Baca Juga: Kubu Raya Tak Dapat Bantuan Karhutla dari Pusat, Pemda Segera Ajukan Proposal Baru
Selain itu, Kementerian Kehutanan juga telah meminta gubernur di wilayah rawan karhutla untuk segera menetapkan status siaga. Dengan status tersebut, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat dioptimalkan, termasuk untuk operasi modifikasi cuaca. (mse)
Editor : Miftahul Khair