PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (16/4).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalbar, Ria Norsan, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, unsur Forkopimda, serta para kepala daerah se-Kalbar.
Dalam arahannya, Djamari menegaskan karakteristik lahan gambut di Kalbar menjadi tantangan serius dalam penanganan karhutla. Api yang merambat di bawah permukaan tanah membuat proses pemadaman lebih sulit dan membutuhkan penanganan khusus.
Selain itu, faktor iklim juga menjadi perhatian. Berdasarkan analisis BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal dengan kondisi lebih kering, sehingga meningkatkan risiko kebakaran, terutama pada semester kedua.
Baca Juga: Mahasiswa Poltesa Nunung Sattia Maulidina Raih Juara 3 MTQPN Tingkat Nasional Kategori Mumtaz
“Ancaman kebakaran di Kalbar sudah nyata sejak awal tahun dan membutuhkan kewaspadaan berkelanjutan,” tegasnya.
Data hingga 31 Maret 2026 mencatat luas lahan terbakar mencapai sekitar 10.600 hektare. Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah seperti Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Mempawah, dan Kayong Utara, yang menunjukkan ancaman karhutla bersifat menyeluruh.
Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto, menekankan pentingnya langkah antisipatif sebelum kebakaran terjadi, termasuk melalui sistem peringatan dini dan operasi modifikasi cuaca.
“Sebelum kebakaran terjadi, BMKG telah memberikan peringatan, dan BNPB siap melakukan intervensi melalui teknologi modifikasi cuaca,” ujarnya.
Senada, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan tren kebakaran dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan berkat koordinasi lintas sektor yang semakin baik.
Baca Juga: Sulikah Apresiasi UMKM Center Dekranasda Pontianak, Sebut Fasilitas Tertata Rapi dan Representatif
“Kerja kolaboratif yang terkoordinasi mampu menekan angka kebakaran. Ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mendorong pemerintah daerah segera menetapkan status siaga darurat guna mempercepat dukungan pemerintah pusat, baik dalam bentuk anggaran maupun intervensi teknis.
“Dukungan APBN tidak terbatas. Yang penting, status siaga segera ditetapkan agar penanganan bisa dipercepat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ria Norsan menegaskan komitmen penuh Pemprov Kalbar dalam mengendalikan dan mencegah karhutla melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Ia menginstruksikan peningkatan patroli di tingkat tapak melalui UPT KPH yang bersinergi dengan TNI, Polri, dan relawan. Pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diperketat, terutama terkait kewajiban penyediaan sarana pemadam kebakaran di wilayah konsesi.
Baca Juga: Evakuasi Helikopter Jatuh Terkendala Cuaca dan Gelapnya Malam
“Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi antara pemprov, Kodam XII/Tanjungpura, Polda Kalbar, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini dan respons cepat, terutama di wilayah rawan seperti Kubu Raya, Ketapang, dan Sambas.
“Begitu ada laporan titik api, tim harus segera bergerak tanpa menunggu api membesar. Kami juga mempercepat penetapan status siaga darurat agar dukungan pusat seperti modifikasi cuaca dan helikopter water bombing dapat segera dioperasikan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Gubernur mengimbau seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif dalam pencegahan karhutla.
“Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan pemadaman. Mari kita jaga lingkungan bersama demi Kalbar bebas karhutla,” pungkasnya. (mse/r)
Editor : Hanif