PONTIANAK POST — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, melakukan koordinasi strategis dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta, Kamis (16/4).
Dalam kunjungan tersebut, Jonny bertemu langsung dengan Direktur Jenderal AHU, Widodo, Sekretaris Ditjen AHU Andi Yulia Hertaty, serta Pranata Humas Ahli Muda Ali Nurdin. Pertemuan berlangsung produktif dengan fokus penguatan sinergi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan fungsi Administrasi Hukum Umum (AHU).
Dalam forum tersebut, Jonny memaparkan capaian kinerja AHU di Kalimantan Barat sekaligus mengangkat sejumlah isu strategis, khususnya di bidang kenotariatan. Salah satu perhatian utama adalah pengelolaan protokol notaris, terutama bagi notaris yang telah pensiun maupun meninggal dunia, agar tetap menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum.
Baca Juga: Kemenkum Kalbar Perkuat Posbankum Desa, Konsultasi ke BPHN untuk Perluas Akses Keadilan
Selain itu, optimalisasi peran Majelis Pengawas Notaris, baik di tingkat daerah (MPD) maupun wilayah (MPW), juga menjadi sorotan. Penguatan pengawasan melalui evaluasi rutin dinilai penting, termasuk peningkatan koordinasi dalam penanganan laporan terkait notaris.
Dalam kesempatan tersebut, Jonny turut menyampaikan kesiapan Kalimantan Barat menjadi tuan rumah kegiatan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang direncanakan digelar di Pontianak bersama Ditjen AHU.
“Kami siap menjadi tuan rumah dan mendukung penuh pelaksanaan Sosialisasi KUHP di Pontianak. Panitia lokal telah kami bentuk dan siap bersinergi dengan panitia dari Ditjen AHU agar kegiatan berjalan sukses dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Jonny Pesta Simamora.
Ia juga berharap jajaran Ditjen AHU dapat mendampingi Wakil Menteri Hukum dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pemahaman publik mengenai KUHP yang baru.
Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan hukum, meningkatkan pengawasan kenotariatan, serta mendukung implementasi agenda strategis nasional di daerah. (*)
Editor : Miftahul Khair