PONTIANAK POST - Di tengah harapan berangkat ke Tanah Suci, ribuan calon jemaah haji Kalimantan Barat masih harus menanggung beban biaya yang tidak kecil, terutama untuk tiket pesawat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memang telah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk membantu biaya lokal haji 1447 H/2026 M.
Namun, untuk penerbangan pulang-pergi Pontianak–Batam, jemaah tetap harus merogoh kocek sekitar Rp7,1 juta per orang.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan sebagian besar komponen biaya lokal telah ditanggung pemerintah daerah melalui APBD.
“Sebagian besar biaya lokal sudah kami tanggung. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin meringankan beban jemaah,” ujarnya.
Biaya yang ditanggung pemprov meliputi transportasi darat, akomodasi, hingga konsumsi selama proses keberangkatan dan kepulangan.
Anggaran tersebut juga mencakup layanan jemaah dari Asrama Haji Pontianak ke Bandara Supadio hingga fasilitas di Batam.
Meski demikian, keterbatasan fiskal membuat pemerintah belum mampu menanggung seluruh biaya, terutama tiket pesawat.
“Kalau APBD tidak mampu menanggung seluruhnya, maka sebagian biaya memang dibebankan kepada jemaah. Ini sesuai aturan,” tegas Norsan.
Kepala Biro Kesra Setda Kalbar, Medya Yanuar Abdullah, menjelaskan total anggaran pemprov mencapai sekitar Rp1,09 miliar.
Rinciannya, transportasi darat sekitar Rp748 juta, akomodasi Rp137,51 juta, dan konsumsi Rp169,34 juta.
Sementara biaya penerbangan mencapai Rp13,3 miliar dan dibagi ke 1.861 jemaah, sehingga per orang menanggung sekitar Rp7,1 juta.
Kenaikan biaya ini dipicu lonjakan harga avtur yang kini mencapai sekitar Rp25 ribu per liter.
Selain itu, jumlah jemaah yang lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya membuat biaya per orang semakin tinggi.
“Operasional pesawat relatif sama, tetapi jumlah jemaah berkurang. Jadi biaya per orang otomatis lebih tinggi,” jelas Medya.
Di tengah kebijakan tersebut, kritik muncul dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kalbar, Suib, menilai biaya transportasi seharusnya dapat ditanggung penuh oleh pemerintah daerah.
“Ini memberatkan, apalagi banyak jemaah yang menabung bertahun-tahun. Jangan sampai mengganggu kekhusyukan ibadah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi ketimpangan dengan daerah lain yang mampu menanggung seluruh biaya jemaah.
Dengan tambahan biaya di luar BPIH sekitar Rp54 juta, total beban jemaah kini mencapai lebih dari Rp61 juta.
Meski menuai kritik, Pemprov Kalbar menegaskan tetap berupaya memberikan dukungan maksimal sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah juga memastikan seluruh proses penyelenggaraan haji berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi jemaah. (mse/bar/den)
Infografis – Fakta Penting
| Poin | Keterangan |
|---|---|
| Total Bantuan Pemprov | Rp1,09 miliar |
| Ditanggung Pemprov | Transportasi darat, akomodasi, konsumsi |
| Tiket Pesawat | ± Rp7,1 juta/orang |
| BPIH (Pusat) | ± Rp54 juta |
| Total Biaya Jemaah | ± Rp61 juta |
| Jumlah Jemaah | 1.861 orang |
Editor : Aristono Edi Kiswantoro