PONTIANAK POST – Pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat menunjukkan tren perbaikan dalam dua tahun terakhir. Persentase jalan mantap tercatat meningkat dari 64,01 persen pada 2024 menjadi 65,06 persen pada 2025 di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.
Peningkatan tersebut menjadi bagian dari target Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mencapai 80 persen jalan mantap dalam empat tahun ke depan. Upaya ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara terukur melalui survei rutin kondisi jalan serta peninjauan langsung di lapangan.
Baca Juga: Warga Perbatasan Kapuas Hulu Harap Pemerintah Pusat Perbaiki Jalan Negara Rusak Parah
“Fokus utama kami adalah infrastruktur jalan, karena targetnya jelas, yakni 80 persen jalan mantap selama masa kepemimpinan. Ini menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan difokuskan pada ruas jalan dengan kondisi rusak berat, akses terbatas, serta memiliki nilai strategis dalam menghubungkan antarwilayah. Pendekatan pemerataan yang diterapkan juga berbasis kebutuhan riil, bukan sekadar pembagian anggaran secara merata.
“Ruas dengan tingkat kemantapan rendah menjadi prioritas. Sementara yang sudah baik, anggarannya disesuaikan. Tujuannya agar seluruh wilayah memiliki akses yang layak,” jelasnya.
Baca Juga: Bupati Sintang Desak Pemprov Kalbar Tuntaskan Jalan Provinsi dan Pembangunan PLBN Sei Kelik
Salah satu proyek yang tengah dipercepat adalah pembangunan ruas jalan Sukadana–Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran 2026.
Pemerintah menargetkan ruas jalan tersebut rampung sebelum pelaksanaan MTQ pada Agustus mendatang, sehingga dapat difungsikan secara optimal dan aman dilalui.
"Percepatan pembangunan ini diharapkan tidak hanya menunjang kelancaran kegiatan keagamaan tingkat provinsi, tetapi juga memperkuat konektivitas kawasan pesisir serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat," pungkas dia. (den)
Editor : Miftahul Khair