Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman Cek Fakta For Her Jelita Bursa Properti

28 Persen Warga Kalbar Tak Tamat SMA, Gubernur Dorong PKBM Tingkatkan IPM Daerah

Novantar Ramses Negara • Kamis, 23 April 2026 | 07:11 WIB
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menerima penghargaan atas dedikasi dan komitmennya dalam mendukung kemajuan pendidikan nonformal melalui PKBM. (ADPIM PEMPROV KALBAR)
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menerima penghargaan atas dedikasi dan komitmennya dalam mendukung kemajuan pendidikan nonformal melalui PKBM. (ADPIM PEMPROV KALBAR)

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmennya dalam mendukung kemajuan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang PKBM Award yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Selasa malam (21/4).

Penghargaan ini diberikan atas peran aktif Gubernur dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam upaya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan itu, Ria Norsan menegaskan bahwa PKBM tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam sistem pendidikan, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Baca Juga: Polisi Gagalkan Ribuan Butir Ekstasi Asal Kalbar, Dua Tersangka Ditangkap di Kalsel

“Melalui inovasi dan digitalisasi tata kelola, PKBM diharapkan mampu menjawab tantangan zaman serta memberikan layanan pendidikan yang lebih inklusif,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan refleksi mengenai pentingnya investasi di bidang pendidikan sebagai kunci kemajuan suatu daerah. “Jika suatu daerah atau negara ingin maju, maka kualitas sumber daya manusianya harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Ia menyoroti masih tingginya angka masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan menengah. Saat ini, sekitar 28 persen masyarakat Kalimantan Barat belum menamatkan pendidikan setara SMA, sementara IPM Kalbar berada di angka 72,09.

Untuk itu, Pemprov Kalbar mendorong kolaborasi antara PKBM dengan SMA, SMK, serta sektor swasta guna memberikan akses pendidikan kesetaraan, khususnya melalui program Paket C bagi masyarakat yang belum memiliki ijazah setara SMA.

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan program Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) sebagai langkah konkret menghapus angka putus sekolah di Kalimantan Barat.

Baca Juga: Pakar Pertanyakan Pembangunan PLTN di Kalbar: Listrik Surplus 693 MW hingga Potensi Energi Alternatif Lain Berlimpah

“Dengan membuka akses pendidikan seluas-luasnya, diharapkan kualitas pendidikan masyarakat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan IPM,” jelasnya.

Ria Norsan menambahkan, seluruh desa di Kalimantan Barat diharapkan secara bertahap dapat bertransformasi menjadi desa mandiri dalam bidang pendidikan melalui penguatan peran PKBM.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin, yang hadir secara daring, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka putus sekolah.

“PKBM memiliki peran krusial dalam membantu pemerintah mempercepat penuntasan masalah pendidikan, terutama dalam menjangkau anak-anak yang putus sekolah hingga ke tingkat desa,” ujarnya. (mse/r)

Editor : Hanif
#Program Desa SAKTI #SDM #pkbm #ipm #pemprov kalbar