PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menerima audiensi Staf Ahli (Sahli) Tingkat III Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Bidang Sosial Budaya dan Narkoba, Mayjen TNI Jamallulael, bersama tim penyusunan dokumen strategis TNI AD Kodam XII/Tanjungpura. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Arwana Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (22/4).
Audiensi ini merupakan bagian dari penyusunan dokumen strategis bertajuk “Peran TNI AD dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Sosial Berbasis Sosial Budaya Guna Meningkatkan Ketahanan Wilayah dalam Mendukung Pembangunan Nasional”.
Kegiatan tersebut juga menjadi forum berbagi data, pengalaman, dan kondisi riil Kalbar sebagai wilayah perbatasan. Dalam kesempatan itu, Krisantus menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim TNI AD serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan wilayah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kami mengucapkan selamat datang. Semoga merasa nyaman di Kalbar. Ada istilah, jika sudah minum air Kapuas, pasti akan kembali lagi,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa Kalbar memiliki wilayah sekitar 147 ribu kilometer persegi, terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota, dengan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 72,09.
Menurutnya, peningkatan IPM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami terus berkolaborasi dengan Kodam, Polda, dan berbagai pihak. Fokus kami pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Krisantus juga menyoroti potensi sumber daya alam Kalbar yang besar, namun belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap pendapatan daerah.
“Kalbar memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi masih terdapat kebocoran yang perlu dibenahi. Ini membutuhkan inovasi dan kerja sama semua pihak,” ujarnya.
Baca Juga: Perumdam Tirta Melawi Gelar Bimtek Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Peran PPID
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya pengawasan wilayah perbatasan yang rawan terhadap aktivitas ilegal, termasuk peredaran narkoba.
“Garis perbatasan kita panjang dan memiliki banyak jalur tidak resmi. Ini menjadi tantangan serius yang harus ditangani bersama,” ungkapnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan drone, untuk memperkuat patroli dan pengawasan wilayah perbatasan secara lebih efektif.
Dalam konteks sosial budaya, Krisantus menegaskan bahwa Kalbar merupakan miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, budaya, dan agama yang harus dijaga sebagai kekuatan.
“Terdapat puluhan suku di Kalbar. Keberagaman ini harus menjadi perekat, bukan sumber konflik,” tegasnya.
Baca Juga: Ahsanu ‘Amalan: Ukuran Amal Terbaik dalam Perspektif Alquran
Ia juga menekankan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) harus berperan positif dalam menjaga harmoni sosial.
“Ormas harus memberi manfaat bagi masyarakat, menjaga budaya, dan mendukung pembangunan. Tidak boleh menjadi pemicu konflik,” katanya.
Sementara itu, Mayjen TNI Jamallulael menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta keterbukaan dalam berbagi informasi.
“Kami sangat mengapresiasi waktu dan perhatian yang diberikan oleh Bapak Wakil Gubernur untuk berdiskusi bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Kalbar dipilih sebagai lokasi kajian karena dinilai representatif dalam menggambarkan keberagaman sosial budaya Indonesia.
Baca Juga: Diskon Tambah Daya Listrik 50 Persen, PLN Jemput Bola ke Pasar Sintang untuk Dorong UMKM Naik Kelas
“Kalbar adalah miniatur Indonesia, sehingga sangat tepat dijadikan lokasi kajian terkait peran ormas dalam ketahanan wilayah,” jelasnya.
Menurutnya, kajian ini bertujuan untuk mendorong peran ormas sebagai kekuatan dalam mendukung ketahanan nasional, bukan sebaliknya.
“Kami ingin melihat bagaimana ormas dapat diberdayakan menjadi kekuatan sosial dalam mendukung pembangunan dan stabilitas nasional,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan jumlah personel TNI menjadi alasan pentingnya melibatkan masyarakat dalam menjaga ketahanan wilayah.
“Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, peran masyarakat melalui ormas menjadi sangat penting sebagai bagian dari sistem pertahanan negara,” ungkapnya.
Baca Juga: Ambisi Besar Kereta Api Kalimantan, Proyek 2.772 Km Siap Dorong Hilirisasi dan Efisiensi Distribusi
Hasil kajian ini, lanjutnya, akan menjadi bahan masukan bagi pimpinan TNI AD dalam merumuskan kebijakan strategis di tingkat pusat.
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam membangun ketahanan wilayah berbasis sosial budaya, sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan nasional.(mse/r)
Editor : Hanif