PONTIANAK POST - Di balik indahnya tenun dan lezatnya kuliner khas Kalbar, tersimpan ancaman besar: karya lokal bisa diambil tanpa perlindungan hukum.
Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina, menyoroti masih banyak produk unggulan daerah yang belum memiliki hak kekayaan intelektual (HKI).
Padahal, produk seperti kerajinan, kuliner, hingga tenun memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi bersaing di pasar luas.
“TP PKK akan terus mendampingi para pengrajin dan pelaku UMKM, khususnya ibu-ibu, agar memahami pentingnya mendaftarkan merek dan hak cipta. Ini aset yang harus kita jaga,” tegasnya saat menghadiri Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026 di Ayani Megamal, Minggu (26/4/2026).
Ia menegaskan, perlindungan hukum menjadi kunci agar karya asli daerah tidak dimanfaatkan pihak lain secara tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, momentum peringatan ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI.
Erlina juga mendorong seluruh Ketua Dekranasda kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memastikan legalitas merek dagang.
Langkah ini dinilai penting agar produk lokal tidak hanya unggul secara kualitas, tetapi juga aman secara hukum.
“Insya Allah kami akan terus melakukan sosialisasi dan menyurati seluruh Ketua PKK dan Dekranasda agar ini menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, TP PKK, dan komunitas kreatif mampu memperkuat posisi produk lokal di pasar sekaligus melindunginya.
Selain itu, edukasi HKI juga diperluas ke sektor olahraga yang menjadi fokus tahun ini.
Menurutnya, olahraga juga memiliki potensi kekayaan intelektual, mulai dari desain kostum hingga gerakan kreatif.
“Ini penting agar masyarakat memahami bahwa kreativitas di bidang olahraga juga memiliki nilai hukum dan ekonomi,” jelasnya.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat hak cipta, foto bersama, serta ajakan mencintai produk lokal orisinal.
Suasana semakin semarak dengan pameran peralatan olahraga dan partisipasi berbagai komunitas di Kalbar. (mrd)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro