PONTIANAK POST — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah pedalaman yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Di bawah kepemimpinan Ria Norsan, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan konektivitas guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, dua ruas jalan strategis di Kabupaten Sintang ditetapkan sebagai prioritas penanganan pada tahun anggaran 2026, yakni ruas Nanga Mau–Tebidah dan Tebidah–Bunyau.
Kepala Dinas PUPR Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, menjelaskan bahwa penanganan ruas Nanga Mau–Tebidah akan difokuskan pada segmen dengan tingkat kerusakan paling parah sepanjang 1,14 kilometer.
Baca Juga: Kondisi Jalan Kapuas Hulu Masih Minim, PUPR Prioritaskan Pembangunan Empat Ruas pada Tahun 2026
“Penanganan dilakukan secara efektif pada titik-titik yang mengalami kerusakan berat agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap persiapan tender fisik dengan pagu anggaran sebesar Rp12 miliar.
Penanganan serupa juga dilakukan pada ruas Tebidah–Bunyau dengan panjang penanganan yang sama, yakni 1,14 kilometer. Proyek ini juga telah masuk tahap persiapan tender dengan nilai anggaran Rp12 miliar dan menyasar titik kerusakan kritis.
Baca Juga: Bupati Sintang Desak Pemprov Kalbar Tuntaskan Jalan Provinsi dan Pembangunan PLBN Sei Kelik
Iskandar menegaskan, pendekatan pembangunan yang digunakan adalah pola fungsional tersebar. Strategi ini menitikberatkan pada perbaikan ruas jalan yang paling mendesak terlebih dahulu, meskipun dilakukan secara bertahap.
“Kita tidak menunggu perbaikan menyeluruh. Dengan memperbaiki titik paling rusak, akses masyarakat bisa segera terbuka dan aktivitas ekonomi tetap berjalan,” jelasnya.
Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap keterbatasan anggaran sekaligus mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah pedalaman yang selama ini terisolasi.
Pembangunan dua ruas jalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ke pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pedalaman Sintang.
Selain itu, peningkatan infrastruktur jalan juga diyakini akan berdampak pada sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan potensi desa.
“Tujuan akhirnya adalah pemerataan pembangunan. Kita ingin masyarakat di pelosok merasakan manfaat yang sama dengan wilayah lain,” tambah Iskandar.
Baca Juga: Audensi ke DPRD Provinsi, Wabup Amru Paparkan Persoalan Infrastruktur Daerah
Dengan masuknya kedua proyek ke tahap persiapan tender, pelaksanaan pekerjaan fisik ditargetkan segera dimulai pada tahun anggaran 2026.
"Pemerintah provinsi berharap proses lelang berjalan lancar sehingga pengerjaan di lapangan dapat dilakukan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," pungkas dia. (den)
Editor : Miftahul Khair