PONTIANAK POST - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat, Christianus Lumano, menegaskan pentingnya penerapan prinsip security by design, yakni integrasi aspek keamanan sejak awal pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital.
“Keamanan siber adalah kerja tim. Saya meminta seluruh jajaran Diskominfo, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus berkolaborasi, termasuk dengan Inspektorat dalam aspek audit internal,” tegas Christianus di Pontianak, kemarin.
Ia menambahkan, hasil pengukuran tingkat kematangan keamanan siber tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, tetapi harus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Sebagai informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat menggelar bimbingan teknis (bimtek) Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Ruang Tengkawang (Praja II), Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Baca Juga: Pemkot Singkawang Satukan Kanal Aduan OPD Lewat Sistem Omnichannel Berbasis Digital
Ketua panitia yang juga Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kalbar, Maria Wijayanti menjelaskan kegiatan berlangsung selama empat hari, 27–30 April 2026, dengan peserta dari Diskominfo provinsi serta kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
Untuk memperkuat pemahaman teknis, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yakni Raden Muhammad Ival Tirtakusumah dan Dessi Nursari.
Materi yang disampaikan meliputi parameter instrumen Indeks Keamanan Informasi (Indeks Kami) versi 5.0 untuk tingkat provinsi serta instrumen Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (Ikasandi) untuk tingkat kabupaten/kota.
Pelaksanaan bimtek ini juga menjadi bagian dari persiapan penilaian Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) tahun 2026 serta tindak lanjut kick-off meeting nasional yang telah dilaksanakan oleh BSSN.
Selain itu, kegiatan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber.
Maria berharap melalui kegiatan ini, pengelolaan keamanan siber dan sandi di Kalimantan Barat diharapkan semakin sistematis dan terstruktur, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun operasional, sehingga mampu mendukung tata kelola pemerintahan digital yang aman dan andal. (mse)
Editor : Hanif