PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Analisis dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum Bulan Keempat (B04) Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (29/4).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Moeladi Kanwil Kemenkum Kalbar itu dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta Tim Kerja Program dan Pelaporan.
Forum evaluasi tersebut membahas sepuluh agenda strategis secara menyeluruh sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Baca Juga: Menteri Hukum Resmikan 1.585 Posbankum di Jambi, Kemenkum Kalbar Perkuat Layanan Hukum Desa
Salah satu fokus utama adalah pemaparan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang mencatat indeks sementara sebesar 91,77.
Capaian ini dinilai sebagai hasil positif yang harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan melalui penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.
Selain itu, evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) juga menjadi perhatian penting.
Baca Juga: Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperwali Singkawang tentang Pengelolaan SDM BLUD Puskesmas
Pada aspek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaporan kinerja, peserta menyoroti pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan serta kelengkapan data dukung rencana aksi pada aplikasi e-Performance.
Sementara pada sektor perencanaan dan penganggaran, masih ditemukan sejumlah indikator yang perlu dioptimalkan, terutama terkait penyerapan anggaran dan capaian output program.
Di bidang akuntabilitas keuangan, disampaikan pula capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan, termasuk percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pembahasan juga mencakup pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), optimalisasi pemanfaatan aset, akurasi data pengadaan, penguatan SDM dan budaya organisasi melalui sistem merit dan nilai BerAKHLAK, hingga transformasi digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Aspek harmonisasi regulasi dan capaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) turut menjadi bagian evaluasi, termasuk identifikasi isu aktual yang membutuhkan perhatian pimpinan.
Beberapa isu prioritas yang disorot antara lain percepatan realisasi anggaran, penguatan pengelolaan BMN, serta peningkatan kualitas layanan publik secara menyeluruh.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan evaluasi B04 menjadi refleksi penting bagi seluruh jajaran untuk bekerja lebih cepat dan terukur.
Baca Juga: Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperwali Singkawang tentang Pengelolaan SDM BLUD Puskesmas
"Evaluasi bukan hanya tentang angka — ia adalah refleksi jujur dari sejauh mana kita telah bekerja dengan benar dan berdampak. Indeks Reformasi Birokrasi 91,77 adalah capaian yang membanggakan, tetapi kami tidak boleh berhenti di situ. Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap catatan yang muncul dalam evaluasi ini — dari percepatan serapan anggaran, penguatan BMN, hingga optimalisasi pelaporan kinerja — agar di evaluasi berikutnya kita dapat menunjukkan progres yang nyata dan terukur," ujar Jonny.
Seluruh hasil evaluasi B04 ini menjadi pijakan bagi Kemenkum Kalbar untuk mempercepat kinerja di berbagai lini pada bulan-bulan berikutnya agar setiap program, anggaran, dan layanan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Barat. (*)
Editor : Miftahul Khair