PONTIANAK POST - Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menunjukkan performa pembangunan yang stabil dan progresif sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, hal itu tidak menyurutkan semangat untuk terus berinovasi dalam menggerakkan roda pemerintahan yang dinakhodainya.
Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Terbaik I Tingkat Provinsi di bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026 dan Terbaik I Tingkat Provinsi pada kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Ria Norsan pada ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Platinum Hotel, Balikpapan (Kaltim), Selasa malam (5/5/2026).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia tidak menerapkan otonomi penuh, melainkan sistem “semi-otonomi” atau partly decentralized system.
“Kita memiliki banyak ‘tongkat’ atau kewenangan yang diberikan undang-undang sebagai instrumen pemerintah pusat untuk mengendalikan dan mengontrol daerah,” ujarnya.
Ia juga merinci sejumlah instrumen krusial dalam pembinaan daerah, antara lain melalui review APBD.
Pemerintah pusat memiliki kewenangan menolak APBD provinsi yang tidak sesuai aturan atau tidak mengakomodasi program strategis nasional.
“Terutama terkait inflasi, selain pengawasan, kami juga memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan prestasi, salah satunya dalam pengendalian inflasi,” pungkasnya.
Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras bersama, bukan sekadar prestasi administratif.
“Ini menjadi motivasi besar bagi Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Keberhasilan ini adalah milik kita bersama,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, salah satu capaian paling menonjol adalah pengendalian inflasi. Pada 2025, inflasi Kalbar berada di angka 1,85 persen atau dalam kategori rendah.
Sementara pada awal 2026, inflasi meningkat ke kisaran 3,0–3,3 persen, yang dinilai sebagai fenomena musiman akibat perayaan hari besar seperti Natal dan Tahun Baru, Ramadan, Idulfitri, Imlek, serta Cap Go Meh.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemprov Kalbar secara konsisten menjalankan berbagai langkah konkret, antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh kabupaten/kota, operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, pemantauan harga langsung oleh kepala daerah di pasar rakyat, serta penguatan logistik pangan melalui kolaborasi dengan Bulog dan Bapanas.
Menurut Norsan, keberhasilan pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.
Ia menyebut, perekonomian Kalbar tumbuh dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen pada 2025 dan diproyeksikan tetap stabil di atas 5 persen pada 2026.
Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan investasi serta transformasi digital sektor UMKM.
Indikator ekonomi digital juga menunjukkan peningkatan signifikan, antara lain penggunaan QRIS yang naik 76 persen, transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen, serta kredit UMKM meningkat 2,67 persen.
Melalui konsep entrepreneur government, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dengan mencari sumber pembiayaan inovatif non-APBD (creative financing) serta memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan.
Di sektor sosial, angka kemiskinan menurun dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen pada 2025.
“Pemprov fokus pada pemberian gizi spesifik bagi ibu hamil dan balita serta penguatan ketahanan pangan lokal untuk memastikan akses pangan yang terjangkau bagi kelompok rentan,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui sektor ketenagakerjaan masih menjadi perhatian. Tingkat pengangguran tercatat stagnan di kisaran 4,23 persen pada 2025.
“Ke depan, Pemprov Kalbar berkomitmen mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal melalui optimalisasi CSR perusahaan serta penguatan UMKM sebagai penyedia lapangan kerja,” ujarnya.
Norsan menegaskan pentingnya keberlanjutan program pada periode 2025–2026 agar inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan angka kemiskinan terus menurun.
“Tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan ini mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga masyarakat Kalimantan Barat tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama pembangunan di daerahnya,” tegasnya.
Meski meraih prestasi di tingkat provinsi, pemerintah tidak ingin berpuas diri. Ia mengimbau pemerintah kabupaten/kota yang belum meraih penghargaan untuk terus berinovasi.
“Saya mengajak pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota untuk terus melahirkan inovasi kreatif, khususnya dalam pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi lokal, penurunan angka kemiskinan dan stunting untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, serta penguatan entrepreneur government demi tata kelola keuangan yang lebih sehat dan efektif,” pungkasnya. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro