PONTIANAK POST – Anggota Komisi V DPR RI dapil Kalimantan Barat, Syarief Abdullah Alkadrie, menekankan pentingnya sinkronisasi data pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan program infrastruktur di Kalimantan Barat berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Syarief saat menggelar pertemuan bersama sejumlah instansi teknis di Pontianak, Kamis (7/5), yang dihadiri Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Cipta Karya, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP3KP).
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting agar usulan pembangunan daerah dapat terakomodasi secara maksimal dalam penganggaran nasional.
Baca Juga: Sebanyak 60 Persen Sekolah di Kubu Raya Rusak, Pemda Fokus Perbaikan Infrastruktur Pendidikan
“Sinkronisasi data ini penting supaya pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan mendasar masyarakat Kalbar,” ujar ketua DPW Nasdem Kalbar ini.
Dalam pertemuan tersebut, Syarief memberi perhatian khusus terhadap sektor pengairan dan pengendalian banjir, terutama terkait Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3AI).
Ia meminta pelaksanaan program tersebut diawasi secara ketat agar kualitas pengerjaan tetap terjaga di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara.
Baca Juga: Wagub Kalbar Desak Percepatan Jalan Tol dan Operasional Penuh Terminal Kijing
“Saya minta kegiatan P3AI irigasi dikontrol ketat. Tolong diawasi pelaksanaan dan pengerjaannya agar hasilnya maksimal,” tegasnya.
Selain irigasi, politisi Partai NasDem itu juga menyoroti pentingnya penguatan tebing sungai di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang selama ini rawan abrasi dan banjir.
Menurutnya, infrastruktur pengendalian air harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi warga.
Syarief juga mendorong percepatan pelaksanaan program Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), yang dinilai cocok diterapkan di Kalimantan Barat dengan kondisi geografis dan curah hujan yang tinggi.
Program tersebut diyakini dapat menjadi solusi alternatif dalam pengelolaan sumber daya air, terutama untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan mengurangi risiko kekeringan di sejumlah wilayah.
“ABSAH ini relevan dengan karakteristik wilayah Kalbar, sehingga perlu dipercepat implementasinya,” katanya.
Di sektor konektivitas, Syarief memastikan dirinya akan mengawal usulan tambahan anggaran melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahun 2026.
Baca Juga: Jalan Mulus di Depan Mata, Proyek Sukadana–Teluk Batang Dibidik Rampung Agustus 2026
Ia juga mendorong percepatan pembangunan sejumlah jembatan gantung di beberapa daerah seperti Kabupaten Mempawah, Landak, hingga Kubu Raya.
Keberadaan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk membuka akses masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman dan kawasan yang masih memiliki keterbatasan transportasi.
“Jembatan gantung ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang mobilitas dan akses ekonomi,” ujarnya.
Tak hanya infrastruktur jalan dan pengairan, Syarief juga menyoroti sektor perumahan masyarakat.
Baca Juga: Lasarus Pastikan Perbaikan Jalan Sintang Jadi Prioritas, Soroti Ketimpangan Infrastruktur Daerah
Ia memastikan sebanyak 2.477 unit bantuan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hasil aspirasinya telah terverifikasi.
Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih layak dan sehat. Menurutnya, seluruh hasil koordinasi dan verifikasi yang dilakukan saat ini akan menjadi basis data penting dalam penyusunan anggaran pembangunan tahun 2027 mendatang.
"Dengan sinkronisasi yang lebih baik antara pusat dan daerah, pembangunan di Kalimantan Barat diharapkan berjalan lebih efektif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di berbagai sektor strategis," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair