PONTIANAK POST - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak Mahardika Sari mengatakan di tengah dinamika ekonomi global, penguatan nilai dollar dan persaingan investasi antar wilayah, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administrasi. Tetapi juga menghadirkan statecraft dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah.
“Terdapat banyak dampak dari dinamika perekonomian global yang terjadi saat ini. Mulai dari penguatan nilai dollar, kondisi ekonomi nasional dan persaingan investasi antar daerah. Saat ini kita harus bekerja lebih keras buat menggeliatkan ekonomi, salah satunya menghadirkan statecraft,” katanya kepada Pontianak Post, Jumat (8/5).
Dia melanjutkan dalam konteks daerah, statecraft diwujudkan melalui kemampuan pemerintah mengelola keuangan dan aset daerah secara strategis, produktif, dan berorientasi pada masa depan.
BKAD tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengelola administrasi keuangan dan barang milik daerah, tetapi menjadi motor penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi aset dan penciptaan nilai tambah ekonomi.
Baca Juga: BPS Kalbar Catat Sektor Pertanian Masih Dominan Serap Tenaga Kerja Tahun 2026
Kata dia, aset daerah yang selama ini bersifat pasif perlu ditransformasikan menjadi aset produktif melalui pola pemanfaatan yang inovatif, terukur, dan berkelanjutan. Pemanfaatan aset melalui kerja sama, digitalisasi layanan, monetisasi aset, hingga pengembangan kawasan ekonomi daerah merupakan bagian dari economic statecraft di tingkat daerah.
Oleh sebab itu, hilirisasi ekonomi daerah menjadi langkah strategis agar potensi daerah tidak berhenti sebagai sumber daya mentah, tetapi berkembang menjadi aktivitas ekonomi bernilai tambah yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, memperkuat PAD, dan mendorong kemandirian fiskal daerah.
Melalui tata kelola aset yang modern, digital, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah dapat membangun kekuatan ekonomi baru berbasis potensi lokal.
“Inilah bentuk statecraft daerah yaitu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya mengelola anggaran, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi dan masa depan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ketika aset bisa menjadi sumber pendapatan daerah, maka potensi peningkatan PAD secara sendirinya juga bisa bertambah.(iza)
Editor : Hanif