PONTIANAK POST — Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino memberikan sejumlah catatan terhadap kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Barat yang dinilai masih belum inklusif meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14 persen pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Harris saat menghadiri pertemuan bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengelola Dana Perkebunan dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Pontianak, belum lama ini.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, jika hanya melihat indikator makro ekonomi, Kalimantan Barat tampak menunjukkan capaian yang cukup baik. Ia mencontohkan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Keuangan Daerah (TKD), hingga program BPDP yang dinilai berjalan optimal.
Baca Juga: Karolin Minta Keadilan DBH Sawit, Jalan Rusak di Landak Kian Parah Akibat Angkutan Perkebunan
"TKD-nya juga cukup besar, BPDP-nya oke berjalan, DAK-nya terserap, jadi kalau hanya membaca data ini, ini satu provinsi yang sempurna,” ujar Harris.
Namun demikian, ia menilai kondisi tersebut perlu dicermati lebih mendalam karena struktur pertumbuhan ekonomi Kalbar masih sangat bergantung pada sektor ekstraksi sumber daya alam, terutama komoditas tambang.
Harris mengungkapkan, sektor bauksit dan alumina menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kalbar dengan angka pertumbuhan mencapai 34,14 persen. Ketergantungan terhadap sektor komoditas tersebut dinilai berisiko terhadap stabilitas ekonomi daerah karena sangat dipengaruhi fluktuasi harga pasar global.
“Pertumbuhan tinggi ini sangat tergantung dari ekstraksi sumber daya alam. Penopang tertinggi pertumbuhan ini adalah pertumbuhan bauksit dan alumina sebesar 34,14 persen,” katanya.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperbup Melawi tentang Alokasi Dana Desa dan DBH Pajak 2026
Ia menilai struktur ekonomi seperti itu belum sepenuhnya sehat karena nilai tambah lokal yang dihasilkan masih rendah dan manfaat ekonominya belum dirasakan optimal oleh masyarakat daerah.
“Ini jelas pertumbuhan yang strukturnya sangat tidak sehat, nilai tambah lokalnya belum optimum, dan sangat tergantung dari komoditas,” tegasnya.
Selain menyoroti sektor tambang, Harris juga mengkritisi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit yang diterima Kalimantan Barat. Menurutnya, DBH sawit untuk Kalbar disebut mengalami penurunan hingga 58 persen, padahal daerah turut menanggung berbagai dampak lingkungan maupun sosial dari aktivitas perkebunan sawit.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah pusat agar daerah penghasil sumber daya alam memperoleh porsi manfaat yang lebih adl, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Harris menegaskan, ke depan Kalimantan Barat perlu mulai memperkuat sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi dan tidak semata bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam mentah.
Ia berharap pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat mendorong hilirisasi industri, penguatan UMKM, hingga pengembangan sektor produktif lainnya agar pertumbuhan ekonomi Kalbar lebih berkelanjutan dan inklusif. (den)
Editor : Miftahul Khair