PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menjadi lokasi pelaksanaan Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum Tahun 2026 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum RI.
Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (11/5) hingga Rabu (13/5) tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Kalbar mulai pukul 07.00 WIB.
Pelaksanaan penilaian kompetensi mengacu pada Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum Nomor SDM.4.SM.06.03-256 dan Nomor SDM.4.SM.06.03-263. Dalam kegiatan itu, empat pegawai Kanwil Kemenkum Kalbar ditetapkan sebagai peserta.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Awasi Uji Kompetensi Mediator Kekayaan Intelektual
Mereka yakni Henni Oktora Widiastuti dan Krisman Samosir dengan pangkat Pembina (IV/a) yang diusulkan menduduki jabatan Analis Hukum Ahli Madya. Sementara Defi Yustika Sari dan Subhan Ramadhan berpangkat Penata (III/c) dengan usulan jabatan Penyuluh Hukum Ahli Muda.
Keempat peserta sebelumnya telah menyelesaikan proses registrasi pada 8 Mei 2026 dan mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta menjalani sejumlah materi penilaian, mulai dari analisis kasus, intray, tes potensi hingga wawancara. Rangkaian tersebut dirancang untuk mengukur kemampuan analitis, manajerial, serta komunikasi peserta sesuai kebutuhan jabatan fungsional.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, hadir membuka kegiatan bersama tim SDM sekaligus memastikan kesiapan teknis pelaksanaan ujian berjalan optimal.
Baca Juga: Menuju Predikat WBBM, Kakanwil Kemenkum Kalbar Tekankan Sinergi dan Disiplin ASN
Sejumlah fasilitas pendukung turut disiapkan, seperti ruang ujian tertutup, kamera pengawas tambahan, jaringan internet berkecepatan tinggi, hingga petugas pengawas dan tim IT internal yang bersiaga selama proses penilaian berlangsung.
Jonny menegaskan bahwa penilaian kompetensi menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia aparatur yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan tugas serta fungsi kelembagaan.
"Penilaian kompetensi bukan sekadar syarat administratif untuk kenaikan jabatan ia adalah cerminan dari seberapa siap seorang aparatur untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam melayani masyarakat. Kemenkum Kalimantan Barat mendukung penuh keempat pegawai kami yang hari ini menjalani uji kompetensi ini. Kami berharap mereka dapat memberikan yang terbaik karena SDM yang kompeten dan profesional adalah investasi paling berharga dalam membangun institusi yang kuat dan pelayanan hukum yang berkualitas," ujar Jonny Pesta Simamora.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan selama proses penilaian berlangsung. Selain memastikan tidak ada kendala teknis maupun administratif, hasil pelaksanaan juga akan direkap dan dilaporkan kepada pimpinan setelah seluruh tahapan selesai dilaksanakan. (*)
Editor : Miftahul Khair