PONTIANAK POST – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat konsolidasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Salah satunya melalui Sosialisasi Sinergi Ekonomi Kerakyatan Pemberdayaan UMKM, BUMDes dan Koperasi untuk penguatan rantai pasok dalam mendukung program MBG yang digelar di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (12/5).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol. (Purn.) Sony Sonjaya menegaskan konsolidasi dilakukan untuk menyamakan langkah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra yayasan, hingga satuan tugas di daerah.
“Tujuan konsolidasi ini adalah untuk menyamakan, meluruskan kembali tujuan, menyamakan langkah bagaimana pelaksanaan Program MBG dijalankan oleh seluruh stakeholder yang terlibat. Jadi mitra, kepala SPPG, dan satgas memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan pelaksanaan program MBG,” kata Sony Sonjaya.
Baca Juga: Ekonomi Kalbar Tumbuh 6,14 Persen Tertinggi, Apakah Sudah Merata? Ini Faktanya
Dia pun mengapresiasi dukungan pemerintah daerah di Kalimantan Barat terhadap program tersebut. Menurutnya, keterlibatan langsung kepala daerah sebagai ketua satgas MBG tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyukseskan program nasional itu.
“Satu apresiasi dari kami kepada pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Yang saya banggakan di sini, satgas Program MBG tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruhnya dipimpin kepala daerah. Ini menunjukkan perhatian yang serius dari para kepala daerah,” ujarnya.
Sony mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 508 SPPG di Kalimantan Barat yang telah terverifikasi dan sebagian besar sudah beroperasi. Keberadaan SPPG tersebut tidak hanya memberikan layanan pemenuhan gizi kepada masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.
Menurutnya, Program MBG di Kalbar telah menyerap sekitar 20.381 tenaga kerja, terutama masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.
Baca Juga: DJPb Kalbar Sebut Penguatan Daya Beli Warga Penting Jaga Stabilitas Ekonomi Daerah
“Program ini memang diutamakan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada pada tingkat kemiskinan ekstrem. Jadi bukan hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Selain itu, sebanyak 995.321 masyarakat disebut telah menerima manfaat dari Program MBG di Kalimantan Barat. Dalam operasionalnya, program tersebut juga melibatkan sekitar 2.000 pemasok bahan pangan yang berasal dari BUMDes, BUMD, koperasi hingga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal.
Sony menilai Program MBG telah menjadi penggerak ekonomi baru di daerah karena anggaran pemerintah yang dikucurkan langsung berputar di masyarakat.
“Secara nasional rata-rata anggaran dari pemerintah yang dikucurkan mencapai lebih dari Rp1 triliun per hari ke seluruh daerah di Indonesia. Dana itu langsung bergerak ke bawah, ke seluruh SPPG yang tersebar dari Aceh sampai Papua,” katanya.
Khusus di Kalimantan Barat, kata dia, dana Program MBG yang mengalir setiap hari mencapai Rp16,8 miliar. Dana tersebut tersebar merata ke berbagai daerah mulai dari Sambas, Mempawah, Sanggau, Ketapang hingga Singkawang dan kabupaten/kota lainnya di Kalbar.
“Kalau di Kalimantan Barat, per hari ada Rp16,8 miliar yang mengalir. Dana itu tersebar ke seluruh daerah dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ungkap Sony.
Baca Juga: Ekonomi Kalbar Tumbuh 6,14 Persen pada 2026, Tertinggi di Regional Kalimantan dan Lampaui Nasional
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp2,3 miliar per hari disebut terserap untuk tenaga kerja yang terlibat di SPPG. Sedikitnya 22.453 pekerja menerima manfaat ekonomi langsung dari program tersebut dengan penghasilan rata-rata Rp100 ribu per hari.
“Minimal mereka membawa pulang Rp100 ribu per hari untuk keluarga mereka. Jadi dampaknya sangat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Sony, perputaran anggaran tersebut memberikan dampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat bawah karena uang yang diterima kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, dia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok Program MBG, khususnya dalam penyediaan bahan pangan seperti telur, sayur-mayur dan kebutuhan pokok lainnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahan pangan untuk program MBG dapat dipenuhi dari hasil produksi masyarakat sendiri agar manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan di daerah.
“Ini yang disebut sinergi ekonomi rakyat, bagaimana anggaran yang turun bisa dinikmati dan menggerakkan ekonomi masyarakat di bawah,” pungkasnya. (ash)
Editor : Miftahul Khair