PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa mengatakan terdapat banyak persoalan tenaga kerja yang secara bertahap harus dientaskan. Mulai dari pertumbuhan angkatan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja yang belum seimbang hingga mendorong tambahan anggaran untuk kegiatan peningkatan skil kerja anak muda.
“Kemarin kami (Komisi IV) melakukan rapat bersama Dinas Tenaga Kerja. Terdapat banyak poin-poin yang dibahas guna menyelaraskan program tenaga kerja. Tujuannya tentu untuk mengurangi pengangguran,” ungkap Bebby, Selasa (12/5).
Persoalan pengangguran memang menjadi poin utama dalam pembahasan tersebut. Legislatif juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengecekan terhadap serapan tenaga kerja terhadap program MBG. Sebab di Pontianak cukup banyak dapur MBG. Harapannya ketika ada lapangan pekerjaan di sana, serapan tenaga kerja juga diisi oleh masyarakat dari Pontianak.
Lebih dalam kata Bebby, persoalan penurunan angka pengangguran ini mesti menjadi fokus pemerintah. Tak ditutupi jumlah angkatan kerja baru di Pontianak angkanya cukup tinggi. Namun berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ini perlu dicarikan solusinya.
Baca Juga: Edi Kamtono Sebut AI dan Industri Kreatif Jadi Penopang Ekonomi Masa Depan
Program pelatihan skill bagi angkatan kerja baru mesti diperbanyak. Seperti pelatihan satpam setahun hanya mampu merekrut 25 orang saja. Menurut Bebby ini harus ditambahkan anggarannya. Ketika peserta pelatihan satpam lebih banyak, maka peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah pelatihan juga semakin besar.
Begitu pula dengan program pelatihan peningkatan skill. Mesti diperbanyak. Namun saran Bebby pelatihannya mesti selaras dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang mendominasi di Kota Pontianak. Seperti sektor perdagangan, UMKM, jasa, kuliner hingga digital marketing. “Pelatihan tenaga kerja yang dilaksanakan juga mesti berbasis kebutuhan,” katanya.
Begitu juga peluang investasi, mesti disambut oleh Pemkot Pontianak. Baik itu Dinas Penanaman Modal sudah semestinya bergerak menjemput sebanyak-banyaknya peluang investasi yang mau masuk ke Kota Pontianak. Jangan sampai peluang lapangan pekerjaan ini justru lari ke daerah lain. Inikan sayang. Sebab ketika ada investasi di Pontianak, secara tidak langsung akan menumbuhkan serapan tenaga kerja baru.
Ketika angkatan tenaga kerja baru dapat diserap. Maka pemerintah secara perlahan dapat mengurangi angka penganguguran. Bebby juga meminta kerjasama dengan sektor pendidikan mulai dari tingkat SMA sederajat hingga perguruan tinggi untuk melihat potensi peluang kerja yang ada. Baik di Kalbar dan khususnya di Pontianak. Sehingga ketika mereka selesai menempuh pendidikan, pekerjaan sudah menunggu di depan mata.
“Ini yang kita inginkan,” tukasnya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kalbar pada Februari 2026 mencapai 4,57 persen atau naik 0,34 persen poin dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 4,23 persen.
Kepala BPS Kalbar , Muh Saichudin mengatakan, jumlah angkatan kerja di Kalbar pada Februari 2026 mencapai 3,04 juta orang atau bertambah 131,64 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Penduduk yang bekerja sebanyak 2,91 juta orang atau naik 115,84 ribu orang dibanding Februari 2025,” ujar Saichudin dalam Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Kalimantan Barat Februari 2026 di Pontianak, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kalbar. Jumlah pekerja di sektor tersebut mencapai 1,33 juta orang atau sekitar 45,70 persen dari total penduduk bekerja.
Menutut Saichudin, berdasarkan wilayah tempat tinggal, tingkat pengangguran di daerah perkotaan tercatat sebesar 5,86 persen, lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan sebesar 3,63 persen. Namun demikian, TPT perkotaan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sedangkan TPT perdesaan justru mengalami kenaikan.
Baca Juga: Gunung Mas Pelajari Strategi PAD dan Pengembangan Ekonomi dari Singkawang
BPS juga mencatat pekerja paro waktu di Kalbar meningkat menjadi 29,46 persen pada Februari 2026 atau naik 2,23 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat setengah pengangguran turun menjadi 9,07 persen. (iza/mse)
Editor : Hanif