PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menekankan, pentingnya inovasi dan pelayanan publik yang optimal saat melantik 206 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (13/5)
Norsan meminta para pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik agar mampu menjadi motor penggerak birokrasi sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima dan inovatif.
Sebanyak 206 pejabat resmi dilantik, terdiri dari 92 Pejabat Administrator dan 114 Pejabat Pengawas. Pelantikan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan sekaligus bagian dari rotasi dan promosi dalam penguatan organisasi pemerintahan. Pelantikan itu digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
“Selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik. Seluruh proses pelantikan ini telah melalui prosedur yang ketat dan memperoleh rekomendasi resmi dari BKN. Ini merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan baik,” ujar Norsan.
Baca Juga: Gudang di Jalan Yos Sudarso Pontianak Digerebek, 42 Ton Pangan Ilegal Impor Disita Petugasr
Ia menegaskan jabatan merupakan amanah yang bersifat sementara dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, rotasi dan promosi jabatan harus dimaknai sebagai ruang pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas diri.
“Amanah jabatan itu sementara. Jadikan pergeseran maupun promosi ini sebagai evaluasi diri dan penyegaran, bukan sebagai beban. Ini adalah kesempatan untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri,” tegasnya.
Norsan juga meminta pejabat yang baru dilantik mampu mendukung pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik.
“Jadikan momentum ini untuk berinovasi dan bekerja lebih maksimal. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kerja keras, loyalitas, dan kemampuan saudara dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh pejabat yang dilantik. Evaluasi dilakukan untuk memastikan peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
“Kami akan melakukan evaluasi secara berkala. Dalam tiga hingga enam bulan akan dilihat progres dan capaian kinerjanya. Jika tidak menunjukkan kinerja maksimal, maka bisa dilakukan rotasi kembali. Karena itu bekerjalah dengan baik dan berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.(mse)
Editor : Hanif