PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Provinsi Kalbar tentang rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2025 di Balairung Sari DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (12/5).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius, dan dihadiri 42 anggota dewan dari total 64 anggota DPRD Provinsi Kalbar. Agenda utama rapat yakni penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah disampaikan pada 27 Maret 2026.
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Kalbar, Angeline Fremalco, membacakan 18 rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar.
Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan sektor kesehatan dan daya beli masyarakat, pembangunan berkelanjutan, penguatan infrastruktur ekonomi, reformasi kebijakan dan iklim investasi, peningkatan akses layanan dasar, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soedarso.
Baca Juga: Sekda Kalbar Harisson Ajak ASN Aktif Donor Darah dan Peduli Penyandang Thalassemia
Selain itu, DPRD juga mendorong penyelesaian persoalan batas wilayah antarkabupaten maupun antarkecamatan, percepatan perbaikan jalan di Kalbar, optimalisasi pengelolaan aset daerah, penguatan saham Perseroda Bank Kalbar, peningkatan kinerja Jamkrida dan Perumda Aneka Usaha, pengelolaan sampah yang lebih optimal, percepatan operasional Pelabuhan Kijing dan Terminal Lintas Batas Negara Entikong, serta pengoptimalan kinerja perangkat daerah.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai masukan yang diberikan DPRD Provinsi Kalbar melalui Pansus LKPJ.
Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD. Ini menjadi bahan evaluasi dan masukan penting bagi pemerintah daerah agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Krisantus juga mengungkapkan Terminal Pelabuhan Kijing direncanakan mulai beroperasi tahun ini. Menurutnya, keberadaan pelabuhan internasional tersebut sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan potensi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kalbar.
“Kami akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui Pajak Air Permukaan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kalbar. Selain itu, Pajak Alat Berat dan Pajak BBM juga akan terus ditingkatkan agar pendapatan daerah semakin optimal dan inovatif,” ungkapnya.
Wakil Gubernur berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat segera ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pembangunan Kalbar.(mse)
Editor : Hanif