PONTIANAK POST - Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap masyarakat Kalimantan Barat terus diperkuat melalui berbagai program prioritas nasional. Program tersebut seperti Makan Bergizi Gratis hingga pembiayaan produktif bagi pelaku usaha dan sektor perumahan.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, mengatakan implementasi APBN di daerah tidak hanya berfokus pada belanja pemerintah, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah.
“Dukungan APBN terhadap masyarakat juga terlihat dari implementasi berbagai program prioritas nasional,” ujarnya, belum lama ini.
Rahmat menjelaskan, Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat misalnya, hingga April 2026 telah menjangkau sebanyak 1.008.054 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 18.338 petugas SPPG dengan capaian mencapai 81 persen dari target 586 SPPG dan 81 persen dari target 1.250.037 penerima manfaat.
Baca Juga: Kunjungan Wisatawan ke Kalbar Meningkat, Okupansi Hotel Bintang Ikut Menguat
Dalam mendukung tata kelola program tersebut, Kanwil DJPb Kalbar bersama Balai Diklat Keuangan (BDK) Pontianak turut mengembangkan inovasi Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui aplikasi KAPUAZ versi web. Inovasi ini dihadirkan untuk memperkuat akuntabilitas dan pengelolaan keuangan program agar berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.
Selain itu, lanjutnya, pada sektor pembiayaan produktif, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Maret 2026 telah mencapai Rp1,19 triliun kepada 15.791 debitur. Realisasi terbesar berasal dari skema KUR Mikro sebesar Rp779,73 miliar yang disalurkan kepada 14.134 debitur.
Penyaluran KUR tertinggi tercatat berada di Kabupaten Sambas dengan nilai Rp141,32 miliar kepada 2.072 debitur. Sementara itu, untuk KUR KPP (Kredit Program Perumahan), realisasi penyaluran mencapai Rp128,38 miliar kepada 298 debitur. Bank BTN menjadi penyalur terbesar dengan nilai Rp47,37 miliar, sedangkan wilayah dengan realisasi tertinggi berada di Kota Pontianak sebesar Rp38,28 miliar.
Di sektor perumahan, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp205,58 miliar kepada 1.570 debitur. Kabupaten Kubu Raya menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar, yakni Rp134,62 miliar kepada 1.025 debitur.
Baca Juga: Sekda Kalbar Harisson Ajak ASN Aktif Donor Darah dan Peduli Penyandang Thalassemia
“Capaian ini memperlihatkan meningkatnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah layak huni,” katanya. (sti)
Editor : Hanif