Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman Cek Fakta For Her Jelita Bursa Properti

DPRD Kalbar Serahkan 18 Rekomendasi Strategis untuk Evaluasi Kinerja Pemprov 2025

Deny Hamdani • Senin, 18 Mei 2026 | 10:41 WIB
Aktivitas bongkar muat bauksit untuk dibawa ke PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) di Pelabuhan Kijing, Kabupaten Mempawah,belum lama ini.  (ANTARA FOTO/JESSICA WUYSAN)
Aktivitas bongkar muat bauksit untuk dibawa ke PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) di Pelabuhan Kijing, Kabupaten Mempawah,belum lama ini. (ANTARA FOTO/JESSICA WUYSAN)

PONTIANAK POST - DPRD Provinsi Kalimantan Barat memberikan sedikitnya 18 rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2025.

Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, hingga percepatan operasional Terminal Pelabuhan Kijing.

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kalbar, Angeline Fremalco mengatakan rekomendasi itu merupakan hasil pembahasan bersama DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun Anggaran 2025.

“Rekomendasi ini merupakan hasil pembahasan bersama terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun Anggaran 2025,” ujar Angeline dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar di Balairung Sari DPRD Kalbar, Pontianak.

Baca Juga: Sekda Kalbar Buka Festival Permainan Rakyat, Dorong Pelestarian Budaya dan Permainan Tradisional

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan.

Menurut Angeline, rekomendasi yang disampaikan DPRD bertujuan mendorong peningkatan kualitas pembangunan daerah serta pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Ia menjelaskan, sejumlah isu strategis menjadi perhatian DPRD dalam evaluasi LKPJ tersebut. Di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan sektor kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, pembangunan berkelanjutan, hingga penguatan infrastruktur ekonomi daerah.

Selain itu, DPRD juga menyoroti perlunya percepatan perbaikan jalan di berbagai wilayah Kalbar yang dinilai masih menjadi kendala mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Sektor pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian, khususnya peningkatan layanan di RSUD dr. Soedarso Pontianak agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.

Baca Juga: DPRD Pontianak Desak Pemkot Segera Siapkan Blueprint Penanganan Banjir Jangka Panjang

Tak hanya itu, DPRD turut mendorong penguatan ketahanan pangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset pemerintah, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Dalam rekomendasi tersebut, DPRD juga menekankan pentingnya percepatan operasional Terminal Pelabuhan Kijing dan PLBN Entikong sebagai penopang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.

Pansus LKPJ DPRD Kalbar juga menyoroti persoalan batas wilayah antarkabupaten maupun antarkecamatan yang hingga kini masih menjadi hambatan administratif serta berdampak terhadap pelayanan publik di sejumlah daerah.

Menanggapi berbagai rekomendasi tersebut, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD.

“Kami menyampaikan terima kasih atas berbagai rekomendasi yang telah diberikan DPRD. Ini menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Krisantus mengungkapkan bahwa Terminal Pelabuhan Kijing direncanakan mulai beroperasi tahun ini dan diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Kalimantan Barat.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan internasional tersebut juga berpotensi meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga akan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah melalui Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, serta Pajak BBM guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Kami akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan Pajak BBM agar pendapatan daerah semakin optimal dan inovatif,” ujarnya.

Ia berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami berharap seluruh rekomendasi ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya. (den)

Editor : Hanif
#rekomendasi strategis #evaluasi kinerja #DPRD Kalbar #pelabuhan kijing #pemprov kalbar