PONTIANAK POST – Di balik ambisi pengembangan kendaraan listrik nasional, muncul isu bahwa Provinsi Kalimantan Barat bakalan diserbu ratusan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Hal ini memantik kekhawatiran baru soal ketahanan energi di daerah. Pihak vendor atau berkepentingan diminta tidak asal membangun SPKLU tanpa mempertimbangkan kapasitas daya yang tersedia.
DPRD Kalbar meminta pemerintah melakukan kajian serius agar infrastruktur baru tersebut tidak berujung mubazir maupun membebani sistem kelistrikan daerah. Sebab, pasokan listrik untuk rumah tangga dan industri kecil berpotensi menjadi korban.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin meminta pemerintah tidak terburu-buru membangun SPKLU tanpa perhitungan matang. Heri mendorong, PLN sebagai penyedia daya listrik melakukan kajian menyeluruh agar ekspansi kendaraan listrik tidak berdampak terhadap kebutuhan listrik masyarakat dan sektor usaha kecil.
Baca Juga: GM PLN UID Kalbar Pastikan Kesiapan SPKLU untuk Dukung Perjalanan Libur Nataru
Menurut Heri, kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penggunaan kendaraan listrik memang perlu didukung sebagai bagian dari transisi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Namun di sisi lain, kesiapan infrastruktur kelistrikan daerah harus menjadi perhatian utama.
“Indonesia saat ini memang sedang mendorong penggunaan kendaraan listrik. Tapi kita juga harus realistis melihat kondisi energi kita. Jangan sampai pembangunan SPKLU yang kabarnya berjumlah sampai 500 titik di Kalbar dilakukan, tetapi tanpa perencanaan matang,” kata Heri kepasa jurnalis Kamis (21/5).
Ia menilai keberadaan SPKLU yang diperkirakan akan terus bertambah di Kalimantan Barat berpotensi mempengaruhi kebutuhan daya listrik masyarakat apabila tidak diimbangi peningkatan kapasitas pasokan energi.
“Kita khawatir nanti daya listrik masyarakat justru terserap besar untuk SPKLU. Jangan sampai penerangan rumah tangga, industri kecil, peternakan, atau usaha masyarakat terganggu karena kebutuhan kendaraan listrik,” ujarnya.
Heri menyebut saat ini pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan bagi kendaraan listrik, termasuk insentif tertentu agar masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Kondisi itu diperkirakan akan membuat penggunaan kendaraan listrik terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Namun demikian, menurutnya, pembangunan SPKLU tidak boleh dilepas sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa kontrol dan pemetaan yang jelas dari pemerintah maupun PLN sebagai penyedia energi listrik utama.
“Kalau SPKLU menjamur tetapi daya listriknya tidak siap, nanti justru menjadi masalah baru. Jangan sampai SPKLU dibangun banyak tetapi akhirnya mubazir atau malah mengorbankan kebutuhan listrik masyarakat,” tegasnya.
Ia mengungkapkan informasi mengenai rencana pembangunan ratusan SPKLU di Kalimantan Barat mulai ramai dibicarakan, termasuk keterlibatan pihak swasta dalam pengembangannya. Karena itu, ia meminta adanya pengawasan dan perencanaan terpadu agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan riil daerah.
Menurut Heri, PLN perlu melakukan pemetaan secara detail terkait kapasitas daya listrik yang tersedia di Kalbar, termasuk proyeksi kebutuhan listrik kendaraan berbasis baterai di masa mendatang.
“Yang paling penting sekarang adalah kesiapan PLN. Apakah daya listrik di Kalbar ini benar-benar cukup untuk mendukung kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri lainnya,” katanya.
Baca Juga: Pengguna Kendaraan Listrik Mulai Ramai, PLN ULP Sintang Sediakan SPKLU
Ia juga menyoroti kondisi pemadaman listrik yang belakangan masih sesekali terjadi di sejumlah wilayah Kalbar. Meski secara umum pelayanan listrik dinilai semakin membaik dibanding beberapa tahun sebelumnya, Heri menilai persoalan stabilitas pasokan tetap harus menjadi perhatian.
“Kita bersyukur sekarang pemadaman sudah jauh berkurang. Tapi belakangan masih ada beberapa kali padam listrik. Nah, jangan sampai nanti ketika SPKLU semakin banyak, justru beban listrik makin berat,” ujarnya.
Selain itu, Heri meminta pembangunan SPKLU dilakukan berdasarkan kebutuhan dan lokasi strategis, bukan sekadar mengikuti tren investasi kendaraan listrik.
“Harus ada perencanaan dan pengkajian yang jelas. Wilayah mana yang memang membutuhkan SPKLU, berapa kapasitas dayanya, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sekitar, semuanya harus dipetakan,” katanya.
Ia berharap transisi menuju penggunaan energi listrik tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan kendaraan listrik dengan kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai demi mengejar kendaraan listrik, justru kebutuhan dasar masyarakat terhadap listrik menjadi terganggu. Itu yang harus benar-benar diantisipasi sejak awal,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair