PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan Kalimantan Barat harus memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Harisson usai menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan dana pusat untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat, tetapi harus mampu menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata Harisson di Pontianak, Selasa (26/5/2026).
Kalbar Dinilai Punya Potensi Besar Gerakkan Ekonomi Rakyat
Harisson menyebut Kalimantan Barat memiliki banyak sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga UMKM berbasis produk lokal.
Ia menilai pengelolaan potensi daerah secara maksimal akan berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau produktivitas masyarakat meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama ekonomi Kalbar dengan kontribusi mencapai 21,66 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sepanjang 2025.
Selain itu, ekonomi Kalbar tumbuh 5,39 persen pada 2025 dan menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan. Pertumbuhan tersebut didorong sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 31,48 persen, termasuk peningkatan produksi bauksit dan alumina.
Memasuki Triwulan I 2026, ekonomi Kalbar kembali tumbuh 6,14 persen secara tahunan dan menjadi yang tertinggi se-Kalimantan.
UMKM dan Produk Lokal Jadi Tumpuan
Dalam forum nasional tersebut, isu penguatan UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, ekonomi digital hingga ekonomi hijau menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan daerah.
Harisson menilai produk unggulan daerah harus diperkuat agar memiliki daya saing dan mampu berkembang melalui dukungan pembiayaan yang lebih luas.
Karena itu, Pemprov Kalbar didorong memperkuat sinergi dengan perbankan, Bank Kalbar, serta perbankan Himbara untuk membuka akses pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha.
Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman, menilai momentum pertumbuhan ekonomi Kalbar harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor riil dan ekonomi masyarakat agar tidak hanya bergantung pada komoditas besar semata.
“Pertumbuhan ekonomi kita 6,14 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan alamiah kita sekitar 5 persen,” ujar Eddy Suratman kepada Pontianak Post.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja baru.
Sementara itu, Ketua Apindo Kota Pontianak, Andreas Acui Simanjaya, menilai penguatan UMKM, percepatan perizinan usaha, dan belanja daerah yang tepat sasaran menjadi faktor penting agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi secara angka, tetapi juga harus membuka peluang usaha dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Pemerintah Pusat Soroti Ketergantungan Daerah
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada kekuatan ekonomi daerah.
Namun hingga kini banyak daerah masih bergantung pada sektor komoditas primer dan transfer pemerintah pusat.
“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” kata Juda Agung.
Ia menyebut tiga tantangan utama daerah saat ini yakni minimnya diversifikasi ekonomi, kualitas belanja daerah yang belum optimal, dan keterbatasan kapasitas fiskal.
OJK Dorong Pembiayaan Daerah Lebih Inklusif
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan sektor jasa keuangan harus menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.
Menurutnya, kekuatan ekonomi Indonesia salah satunya berasal dari daerah.
“Berbagai tantangan dinamika global saat ini tidak boleh menyurutkan optimisme Indonesia,” ujar Friderica.
Sejak 2024, OJK mengembangkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) di 40 kabupaten dan kota melalui sektor agrikultur dan ekonomi kreatif.
Forum KNPED 2026 menegaskan bahwa daerah yang kuat bukan hanya daerah dengan anggaran besar, tetapi daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Kalimantan Barat, isu tersebut menjadi penting di tengah tantangan perlambatan ekonomi global, tekanan fiskal, serta kebutuhan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat melalui potensi unggulan daerah dan ekonomi berbasis kerakyatan. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro