PONTIANAK POST – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Barat mendapat sorotan dari kalangan legislatif. DPRD Kalbar menilai merosotnya harga di tingkat petani tidak hanya berdampak pada perekonomian masyarakat, tetapi juga menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap tata niaga sawit.
Dalam beberapa pekan terakhir, harga TBS di sejumlah daerah mengalami penurunan signifikan. Di Kabupaten Bengkayang misalnya, harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.340 per kilogram kini turun hingga sekitar Rp2.330 per kilogram di tingkat petani.
Kondisi tersebut membuat petani menghadapi tekanan berat karena penurunan harga terjadi saat biaya operasional kebun terus meningkat. Mulai dari biaya panen, pengangkutan, pupuk, pestisida hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan yang menggerus pendapatan petani.
Anggota DPRD Kalbar Agus Sudarmansyah menilai persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan hanya soal harga acuan yang ditetapkan pemerintah, melainkan praktik pembelian TBS di lapangan yang diduga berada di bawah ketentuan yang berlaku.
Menurut Agus, pemerintah perlu menelusuri penyebab selisih harga yang cukup jauh antara harga yang ditetapkan dan harga yang diterima petani.
"Yang perlu dicari tahu sekarang adalah mengapa harga yang diterima petani bisa jauh lebih rendah. Ini harus ditelusuri agar tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, berkembang pula wacana ekspor satu pintu komoditas sawit dan turunannya yang disebut-sebut memengaruhi sentimen pasar. Pemerintah Provinsi Kalbar mengakui telah mencermati adanya penurunan harga pembelian TBS di sejumlah pabrik kelapa sawit yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
Baca Juga: Wabup Sanggau Tegaskan PKS Wajib Beli TBS Petani Sesuai Harga yang Ditetapkan Pemprov Kalbar
Melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, pemerintah daerah meminta perusahaan perkebunan tetap membeli TBS pekebun mitra sesuai harga yang telah ditetapkan serta melaporkan harga pembelian secara berkala untuk keperluan pengawasan.
Namun, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar Suib menilai langkah tersebut perlu diikuti dengan pengawasan langsung di lapangan. Ia menegaskan pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi ketidakpastian untuk menekan harga di tingkat petani.
Menurutnya, jika harga yang telah ditetapkan pemerintah tidak dijalankan oleh pelaku usaha, maka terdapat persoalan dalam implementasi dan pengawasan regulasi.
"Pemerintah harus memastikan aturan yang sudah dibuat benar-benar dijalankan sehingga petani tidak dirugikan,” katanya.
Sementara itu, petani sawit mengaku penurunan harga yang terjadi saat ini semakin mempersempit margin keuntungan usaha mereka. Setelah dipotong biaya panen dan transportasi, hasil penjualan sawit dinilai tidak lagi sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk merawat kebun.
Situasi tersebut membuat banyak petani berharap pemerintah tidak hanya menetapkan harga acuan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya di lapangan. Mereka meminta adanya langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi pendapatan petani yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit di Kalimantan Barat.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Tetapkan Harga TBS Kalbar Rp3.370 per Kilogram, Simak Daftar Harga Lengkapnya
Bagi petani, kepastian harga bukan sekadar persoalan bisnis, melainkan menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga serta kemampuan mempertahankan produktivitas kebun di tengah biaya usaha yang terus meningkat. (mdy)
Editor : Miftahul Khair