PONTIANAK POST – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kubu Raya-Mempawah, Mohammad Darwis, menyoroti adanya ketimpangan alokasi program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah pada tahun anggaran 2026.
Menurut Darwis, sejumlah program pembangunan provinsi saat ini dinilai lebih banyak terkonsentrasi di Kabupaten Mempawah. Sementara Kabupaten Kubu Raya dinilai belum mendapatkan intervensi pembangunan yang seimbang, terutama melalui program reguler pemerintah provinsi.
“Memang ada ketimpangan anggaran dan program pembangunan provinsi antara Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah. Hari ini kita belum melihat intervensi pemerintah provinsi yang benar-benar serius di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2026,” ujar Darwis, Selasa (2/6) di Pontianak.
Baca Juga: Tolak Tanding Ulang, DPRD Kalbar Usul Dua Sekolah Lolos LCC Empat Pilar MPR RI Nasional
Meski demikian, ia menegaskan bukan berarti Kubu Raya tidak mendapatkan program pembangunan sama sekali. Menurutnya, sejumlah kegiatan tetap masuk melalui pokok-pokok pikiran dan penugasan anggota DPRD dari Dapil Kubu Raya-Mempawah.
Namun, ia menilai program reguler yang menjadi kewenangan langsung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih belum merata jika dibandingkan dengan daerah tetangga.
“Yang saya maksud ketimpangan ini adalah program reguler pemerintah provinsi. Kalau program melalui perjuangan anggota DPRD tentu tetap ada, tetapi yang menjadi perhatian adalah pemerataan program pembangunan dari pemerintah provinsi itu sendiri,” kata anggota Komisi IV DPRD Kalbar ini.
Politisi PDI Perjuangan DPRD Kalbar ini menjelaskan, sektor infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi kebutuhan paling mendesak di Kabupaten Kubu Raya. Dengan wilayah yang luas dan karakter geografis yang menantang, Kubu Raya membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah ruas jalan poros yang belum terhubung secara optimal sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi kebutuhan utama. Dengan wilayah Kubu Raya yang sangat luas, perlu intervensi lebih besar dari pemerintah provinsi agar konektivitas antarwilayah bisa semakin baik,” ujarnya.
Selain jalan, Darwis juga menyoroti kondisi sejumlah jembatan yang memerlukan penanganan segera, termasuk Jembatan Keraton Kubu yang sempat menjadi perhatian publik setelah mengalami kerusakan serius.
Menurut Darwis, pembangunan kembali Jembatan Keraton Kubu sebelumnya sempat dijanjikan masuk dalam program tahun 2026. Namun hingga saat ini realisasi pembangunan belum terlaksana.
Ia mengungkapkan pemerintah provinsi kini mengarahkan proyek tersebut untuk dianggarkan pada tahun 2027.
“Jembatan Keraton Kubu ini menjadi perhatian bersama karena kondisinya sudah roboh. Sebelumnya dijanjikan masuk tahun 2026, tetapi sampai sekarang belum terealisasi dan informasinya akan dianggarkan pada tahun 2027,” katanya.
Baca Juga: Wagub Kalbar Terima 18 Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2025
Darwis menegaskan anggota DPRD Kalbar dari Dapil Kubu Raya-Mempawah akan terus mengawal agar pembangunan jembatan tersebut benar-benar direalisasikan sesuai rencana.
Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat penting bagi mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah Kecamatan Kubu dan sekitarnya.
“Kami bersama anggota DPRD dari dapil akan terus mengawal agar pembangunan Jembatan Keraton Kubu dapat direalisasikan. Ini merupakan kebutuhan mendesak masyarakat,” tegasnya.
Darwis memahami keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian, ia berharap pemerataan pembangunan tetap menjadi perhatian sehingga tidak terjadi kesenjangan antarwilayah.
Baca Juga: DPRD Kalbar Serahkan 18 Rekomendasi Strategis untuk Evaluasi Kinerja Pemprov 2025
Ia menilai Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah sama-sama memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sehingga membutuhkan perhatian pembangunan yang proporsional.
“Kami berharap ke depan program pembangunan provinsi dapat lebih merata. Baik Kabupaten Kubu Raya maupun Mempawah harus mendapatkan perhatian yang seimbang agar pembangunan berjalan lebih adil dan merata,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair