PONTIANAK POST – Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang memicu ketidakpastian ekonomi global mulai menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan memengaruhi daya beli masyarakat.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengatakan pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi global, termasuk fluktuasi nilai tukar mata uang yang terjadi saat ini.
Menurut Krisantus, berbagai faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi dunia, mulai dari pergerakan kurs mata uang, perdagangan internasional hingga dinamika geopolitik global, berada di luar kendali pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya melakukan langkah-langkah antisipatif agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Baca Juga: Wajah Donald Trump Akan Ada di Uang Kertas Pecahan 250 Dolar AS
"Sekarang dolar melejit, otomatis akan berdampak pada harga pangan. Pemerintah daerah hanya bisa mengendalikan inflasi, tapi kalau berkaitan dengan ekonomi dunia tentu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat," ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan dolar AS berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi berbagai komoditas yang masih bergantung pada bahan baku maupun mekanisme perdagangan global. Dampaknya, harga sejumlah barang kebutuhan masyarakat dapat mengalami kenaikan di tingkat pasar.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, pelaku usaha, distributor, serta instansi terkait guna menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.
Selain memastikan ketersediaan stok pangan, pemerintah daerah juga akan memantau distribusi barang agar tetap lancar serta melakukan berbagai langkah intervensi pasar apabila diperlukan untuk mengendalikan laju inflasi.
Baca Juga: Dolar Hampir Rp18.000, Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Solar Subsidi Tak Naik
Menurut Krisantus, pengendalian inflasi merupakan instrumen paling efektif yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia menilai inflasi yang terkendali akan membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang paling rentan terhadap gejolak harga kebutuhan pokok.
"Kami akan terus berupaya menjaga inflasi tetap terkendali sehingga daya beli masyarakat bisa dipertahankan," katanya.
Krisantus juga berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk memperkuat nilai tukar rupiah dan mengantisipasi dampak lanjutan dari perkembangan ekonomi internasional yang saat ini masih penuh ketidakpastian.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tantangan global yang terus berkembang.
"Yang bisa kita lakukan di daerah adalah menjaga inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terlalu terpengaruh," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair