PONTIANAK POST– Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum resmi memulai Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV serta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan LXXVI dan LXXVII Tahun 2026. Program ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan pemimpin sektor hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan menjawab tantangan masa depan.
Pembukaan kegiatan berlangsung pada Rabu (3/6) dan dihadiri pejabat dari Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, hingga unsur Mabes Polri. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat turut ambil bagian dalam agenda nasional tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menilai pelatihan kepemimpinan ini memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas aparatur di daerah.
Baca Juga: Nilai JDIH DPRD Landak dan Pontianak Rendah, Kemenkum Kalbar Turun Tangan Benahi Sistem
"Pelatihan ini bukan sekadar formalitas pengembangan karier. Ini adalah investasi nyata bagi lahirnya pemimpin-pemimpin yang mampu menggerakkan perubahan di unit kerja masing-masing, termasuk di Kalimantan Barat. Kami mendorong seluruh peserta dari wilayah kami untuk memanfaatkan setiap sesi pembelajaran demi menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat," tegas Jonny.
Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menyoroti pentingnya transformasi digital yang kini menuntut perubahan pola pikir dan gaya kepemimpinan. Menurutnya, pemimpin masa kini harus mampu mengatasi sekat-sekat birokrasi dan membangun kolaborasi lintas sektor.
Peserta PKN Tingkat II diarahkan untuk memperkuat empat aspek utama, yakni transformasi layanan hukum berbasis digital yang inklusif, integrasi data hukum nasional, harmonisasi kebijakan guna mendukung iklim investasi, serta penguatan kelembagaan yang lebih lincah dan responsif terhadap perubahan.
Sementara itu, peserta PKA didorong agar mampu menerjemahkan kebijakan strategis menjadi kinerja nyata yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Kemenkum Kalbar Kawal Harmonisasi Regulasi Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang
Pelatihan tahun ini juga menghadirkan inovasi dalam sistem evaluasi peserta. Penilaian sikap dan perilaku kini dilakukan secara digital melalui aplikasi self-assessment yang menilai tiga kompetensi utama, yakni integritas, kemampuan bekerja sama, dan kecakapan dalam mengelola perubahan. Sistem tersebut sekaligus menjadi sarana refleksi dan pemantauan perkembangan peserta selama mengikuti pelatihan.
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Agus Sudradjat, yang membacakan sambutan Kepala LAN RI, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemimpin saat ini tidak lagi bertumpu pada banyaknya program atau besarnya anggaran yang terserap.
Ia menyebut pemimpin masa depan harus memiliki enam kompetensi utama, yakni strategic foresight, policy leadership, collaborative leadership, digital leadership, change leadership, dan ethical leadership.
Mengusung tema "Kepemimpinan Adaptif Sektor Hukum: Akselerasi Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Terpadu Melalui Integrasi Layanan Digital demi Resiliensi dan Daya Saing Bangsa", pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan inovasi dan gagasan baru yang mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. (*)
Editor : Miftahul Khair