PONTIANAK POST – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi musim kering dan kemarau monsunal pada tahun ini berlangsung Juni-September 2026.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar, Adi Yani memandang hal ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi penanggulangan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah, UPT KPH, serta masyarakat dari tingkat desa hingga provinsi, bersama-sama dengan TNI dan Polri, untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam penanggulangan karhutla,” ungkap Adi Yani, saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Brigade Dalkarhutla UPT KPH Kalbar Angkatan I, yang dilaksanakan di Hotel Novotel Pontianak, Rabu (3/6).
Baca Juga: BPBD Kalbar Catat Landak Jadi Wilayah Karhutla Terluas pada Awal Juni 2026
Adi Yani memastikan pemerintah provinsi Kalbar berkomitmen penuh untuk mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebagaimana tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
Komitmen tersebut diwujudkan, salah satunya, melalui Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Output 2 Green Climate Fund (GCF) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026.
“Pendanaan RBP digunakan seoptimal mungkin agar kebakaran hutan dan lahan di Kalbar dapat ditekan seminimal mungkin,” jelasnya.
Baca Juga: BPBD Kalbar Siagakan Empat Helikopter dan Pesawat Antisipasi Karhutla 2026
Pihaknya telah membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) pada 17 UPT KPH di seluruh Kalimantan Barat.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan saat ini menurutnya tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat konvensional dan reaktif.
Maka, kata dia, diperlukan langkah-langkah yang lebih sistematis, terencana, berbasis data, serta berkelanjutan.
Adi Yani menekankan beberapa langkah dalam menghadapi ancaman karhutla yang semakin kompleks, yakni mempersiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi prima dan siap dioperasionalkan setiap saat, terutama memasuki musim kemarau.
“Memprioritaskan upaya pencegahan kebakaran dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui sosialisasi, penyadartahuan, dan program pendidikan lingkungan yang berkelanjutan, kata dia.
Selain itu, lanjut dia, seluruh pemegang perizinan berusaha di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, ditekankan untuk meningkatkan intensitas patroli Brigade Dalkarhutla di wilayah kerja masing-masing.
Menurutnya, penting untuk menindaklanjuti secara cepat dan efektif setiap hasil monitoring peringatan dini dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan dengan menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia.
Baca Juga: BPBD Kalbar Catat Landak Jadi Wilayah Karhutla Terluas pada Awal Juni 2026
Di samping itu, ia menilai penting melakukan pemadaman secara efektif dan efisien sejak dini.
Api seharusnya dipadamkan sesegera mungkin sebelum meluas, dengan memberdayakan seluruh komponen Brigade Dalkarhutla, baik Regu Inti, Regu Perbantuan, maupun Masyarakat Peduli Api (MPA).
Ia pun meminta agar intensitas koordinasi lintas sektor dan lintas instansi ditingkatkan termasuk TNI/Polri, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten/kota, Manggala Agni, UPT KPH, lembaga adat, dan seluruh komponen masyarakat setempat.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan saat ini tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat konvensional dan reaktif. Kita memerlukan langkah-langkah yang lebih sistematis, terencana, berbasis data, serta berkelanjutan,” tukasnya. (sti)
Editor : Hanif