Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman Cek Fakta For Her Jelita Bursa Properti

Soroti Polemik BGN, Prabasa Minta Program Makan Bergizi Gratis Di Kalbar Tetap Berjalan Optimal

Deny Hamdani • Kamis, 4 Juni 2026 | 15:15 WIB
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur.

PONTIANAK POST – Polemik yang menyeret petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam beberapa hari terakhir turut menjadi perhatian kalangan legislatif di daerah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, berharap persoalan yang tengah ditangani aparat penegak hukum tidak mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Menurut Prabasa, isu tersebut telah menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat, mulai dari media sosial hingga ruang-ruang diskusi publik seperti warung kopi. Sebagai unsur pimpinan DPRD, dirinya juga mengikuti perkembangan informasi yang beredar terkait pemeriksaan terhadap Kepala BGN dan sejumlah pejabat lainnya.

“Ini menjadi pembicaraan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Tentu kita mengikuti perkembangan yang ada dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat yang berwenang,” ujarnya.

Prabasa mengatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis yang sejak awal menjadi prioritas pemerintahan Presiden RI. Karena itu, ia berharap pelaksanaannya di daerah, khususnya di Kalimantan Barat, tetap berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dan menjadi perhatian publik saat ini perlu dijadikan bahan evaluasi agar kualitas pelaksanaan program semakin baik ke depan.

“Kami berharap program yang baik ini tetap berjalan optimal. Yang terpenting manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan kualitas pelayanannya terus ditingkatkan,” katanya.

Ia menilai aspek pengawasan harus diperkuat, baik terkait distribusi program, kualitas makanan yang diberikan, maupun pelaksanaan teknis lainnya di lapangan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang sempat mencuat di sejumlah daerah dapat dicegah sejak dini.

Prabasa juga menegaskan DPRD Kalimantan Barat akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki.

Selain DPRD, ia mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi jalannya program agar setiap kekurangan yang ditemukan dapat segera diperbaiki oleh pihak terkait.

“Pengawasan tidak hanya dilakukan DPRD, tetapi juga oleh masyarakat. Saat ini informasi sangat cepat menyebar melalui media sosial, sehingga jika ada kendala di lapangan tentu bisa segera menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.

Menurut Prabasa, program yang menyasar peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

“Mudah-mudahan di Kalimantan Barat program ini berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala berarti. Yang paling penting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan kualitas layanan terus meningkat,” katanya.

Prabasa menambahkan, berbagai dinamika yang muncul saat ini hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola program sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara maksimal.(den)

Editor : Hanif
#Mbg #DPRD Kalbar #Prabasa Anantatur #BGN