PONTIANAK POST – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut memiliki tingkat bahaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan kebakaran pada lahan non-gambut. Karena karakteristik tersebut, Kalimantan Barat masuk dalam enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan dan pencegahan karhutla nasional.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan kebakaran di lahan gambut menghasilkan pembakaran tidak sempurna yang memicu pelepasan gas-gas berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
Menurut Faisal, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan karhutla gambut adalah sifat bara api yang menyebar di bawah permukaan tanah.
Kondisi tersebut membuat api sulit dideteksi dan dipadamkan. Dalam banyak kasus, kobaran api di permukaan terlihat telah padam, namun bara masih terus menyala dan menjalar di lapisan gambut yang kering.
“Di daerah gambut ini terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Jadi dia menghasilkan gas-gas yang lebih berbahaya bagi manusia sehingga karhutla yang terjadi di daerah gambut menjadi perhatian khusus,” ujarnya dikutip dari ANTARA, Kamis (4/6/2026).
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menegaskan kebakaran di lahan gambut memiliki dampak langsung terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca karena gambut merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia. Indonesia memiliki sekitar 13,4 juta hektare lahan gambut tropis yang diperkirakan menyimpan hingga 57 gigaton karbon atau sekitar 55 persen total karbon gambut tropis dunia. Ketika gambut terbakar atau mengalami degradasi, cadangan karbon tersebut terlepas ke atmosfer dan mempercepat perubahan iklim.
BMKG menjelaskan karakteristik kebakaran di lahan gambut sangat berbeda dengan kebakaran yang terjadi di wilayah non-gambut seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua Selatan.
Pada lahan non-gambut, api umumnya membakar vegetasi yang berada di permukaan tanah. Setelah material vegetasi habis terbakar, titik panas akan berangsur mereda dan lebih mudah dikendalikan.
Sebaliknya, kebakaran gambut dapat terus berlangsung di bawah tanah dalam waktu lama sehingga berpotensi muncul kembali meski pemadaman di permukaan telah dilakukan.
Karena tingkat risiko yang tinggi, BMKG menetapkan enam provinsi dengan bentang lahan gambut luas sebagai fokus utama pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Enam provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Menurut BMKG, kebakaran di wilayah gambut tidak hanya mengancam lingkungan sekitar, tetapi juga berpotensi memicu pencemaran udara lintas wilayah dan meningkatkan emisi karbon dalam jumlah besar.
Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan bentang lahan gambut terbesar di Indonesia. Dengan bentang gambut mencapai 2,7 juta hektare, Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah paling rentan terhadap karhutla nasional, terutama saat kemarau panjang dan fenomena El Nino meningkatkan risiko kekeringan.
Ancaman karhutla juga tercermin dari temuan titik panas (hotspot) yang masih muncul di berbagai wilayah. Data Stasiun Klimatologi BMKG Kalimantan Barat menunjukkan sebanyak 311 hotspot terdeteksi pada 1 Maret 2026, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah.
Sebelumnya, pada 31 Januari 2026, BMKG juga mencatat 123 hotspot yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Kalbar. Temuan tersebut menjadi indikator penting bagi upaya deteksi dini dan pencegahan karhutla.
Sebagai langkah mitigasi, BMKG menyiapkan berbagai intervensi termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah-wilayah rawan karhutla.
Teknologi tersebut dilakukan dengan menyemai bahan seperti garam ke awan potensial untuk meningkatkan peluang hujan di kawasan yang mengalami kekeringan.
Menurut Faisal, intervensi semacam itu menjadi penting karena kebakaran gambut memiliki tingkat kesulitan pemadaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan kebakaran vegetasi biasa.
“Api kerap kali masih membara di lapisan bawah tanah meskipun kobaran di permukaan telah berhasil dipadamkan petugas,” katanya.
BMKG juga mengingatkan bahwa musim kemarau tahun 2026 berpotensi lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis dalam 30 tahun terakhir.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktifnya fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik-titik kebakaran baru di sejumlah daerah rawan.
Karena itu, BMKG mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini guna menghindari bencana asap yang lebih luas.
BMKG menegaskan bahwa upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan pemadaman ketika kebakaran sudah meluas. Terlebih pada lahan gambut, api yang telah masuk ke lapisan bawah tanah membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang jauh lebih besar untuk ditangani.
Dengan potensi kemarau yang lebih kering tahun ini, kewaspadaan seluruh pihak menjadi faktor penting untuk mencegah terulangnya bencana karhutla yang berdampak pada kesehatan, lingkungan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro