PONTIANAK POST – Ketua Umum Kadin Kalimantan Barat, Arya Rizqi Darsono, menilai kenaikan harga sebagian BBM nonsubsidi perlu dicermati dari dampaknya terhadap aktivitas ekonomi daerah. Kenaikan harga energi dinilai akan berpengaruh terhadap biaya logistik, distribusi barang, hingga daya beli masyarakat. Biaya Logistik diperkirakan naik 3-8 persen.
"Kadin Kalbar memahami bahwa BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme harga keekonomian. Namun, bagi daerah seperti Kalimantan Barat, setiap kenaikan harga energi harus dilihat dari dampaknya terhadap biaya logistik, distribusi barang, dan daya beli masyarakat," ujarnya, Rabu (10/6).
Arya menjelaskan, dampak kenaikan BBM nonsubsidi cukup terasa karena struktur ekonomi Kalbar masih sangat bergantung pada sektor transportasi dan distribusi. Aktivitas perkebunan, pertambangan, perdagangan, hingga distribusi antardaerah juga sangat dipengaruhi oleh biaya energi.
"Biaya energi bukan hanya biaya langsung, tetapi memengaruhi rantai pasok secara keseluruhan.," katanya.
Menurutnya, sektor yang paling terdampak meliputi logistik dan angkutan barang, perkebunan, pertambangan, konstruksi, perdagangan bahan pokok, jasa distribusi, hingga UMKM yang bergantung pada mobilitas harian dan pengiriman barang.
Ia memperkirakan kenaikan biaya operasional akibat penyesuaian harga BBM berbeda pada setiap sektor usaha. Secara umum, pelaku usaha yang banyak menggunakan kendaraan dan alat operasional berpotensi mengalami tambahan biaya sekitar 3-8 persen.
"Untuk usaha logistik, distribusi, dan sektor lapangan, dampaknya bisa lebih tinggi tergantung konsumsi BBM dan jarak angkut," ungkapnya.
Arya juga mengingatkan adanya potensi penundaan investasi, terutama pada sektor usaha dengan margin keuntungan yang tipis atau sangat sensitif terhadap tingginya biaya logistik. Investor menurutnya tidak hanya melihat kenaikan harga BBM, tetapi juga konsistensi kebijakan, kepastian pasokan, infrastruktur, dan kemampuan menjaga biaya usaha tetap kompetitif.
Di sisi lain, kenaikan BBM nonsubsidi juga berpengaruh bagi para pelaku UMKM. Arya mengatakan dampak kenaikan BBM dinilai lebih berat bagi pelaku UMKM karena ruang untuk melakukan efisiensi relatif terbatas. Kenaikan biaya transportasi dan bahan baku dapat menggerus margin keuntungan.
Baca Juga: DJP Luruskan Salah Paham PP 20/2026, Pajak UMKM 0,5% Tetap Berlaku
“Jika diteruskan ke harga jual, daya beli masyarakat bisa melemah. Jika tidak diteruskan, UMKM menanggung tekanan keuntungan,” katanya.
Menghadapi kondisi tersebut, Kadin Kalbar dikatakannya mendorong pelaku usaha melakukan berbagai langkah efisiensi. Caranya, yakni melakukan efisiensi rute distribusi, konsolidasi pengiriman, pengendalian stok, negosiasi ulang kontrak logistik, penggunaan kendaraan lebih hemat energi, digitalisasi operasional, dan penyesuaian harga secara bertahap.
“Pemerintah daerah perlu menjaga kelancaran distribusi dan memastikan tidak ada kenaikan biaya tambahan di luar harga BBM,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga jual bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026 setelah melalui evaluasi berkala bersama pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian.
Berdasarkan daftar harga BBM retail nonsubsidi di SPBU, Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.
Baca Juga: Bahlil Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Naik, Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat
Adapun harga BBM nonsubsidi lainnya tidak berubah. Pertamax Turbo (RON 98) tetap dijual Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) bertahan di Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.
Meski melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, Pertamina Patra Niaga memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar masih dijual Rp6.800 per liter.
Sementara itu, kenaikan harga Pertamax yang baru diberlakukan dikeluhkan pengelola Pertashop di daerah. Penjualan bakal anjlok drastis dan khawatir usaha mereka terancam tutup. Sebelumnya, harga jual Pertamax di Pertashop Rp12. 500 naik menjadi Rp16.550 per liter.
Putra, salah satu pengelola Pertashop mengatakan kenaikan harga Pertamax akan berdampak pada volume penjualan yang menurun tajam. Konsumen yang biasanya membeli Pertamax beralih ke BBM eceran dengan harga lebih murah.
"Itu sudah pernah terjadi soalnya. Pelanggan pasti milih yang terjangkau," ungkapnya Rabu (10/6/2026).
Baca Juga: Belanja Pegawai Dibatasi 30 Persen, Norsan Usul Gaji PPPK dari APBN
Menurut Putra, penjualan saat ini tengah membaik setelah sempat mati suri pada 2023 hingga 2024. "Kemarin sebenarnya udah bagus. Kadang tembus 400 hingga 500 liter per hari. Kalau bisa stabil gitu agak nyaman labanya. Eh malah naik drastis. Yang penting harga di bawah eceran pertalite aman," paparnya.
Selain beban operasional yang jadi sorotan, kenaikan ini juga berdampak pada gaji karyawan
"Karena kami gaji karyawan tergantung penjualan. Tidak ditetapkan besaran perbulan. Kemarin sudah lumayan dapatnya (gaji karyawan) karena penjualan bagus," paparnya.
Sementara ini, pihaknya akan mempertimbangkan untuk tidak menghentikan operasional. Mereka berharap ada kebijakan khusus dari Pertamina maupun pemerintah agar Pertashop tetap bisa bertahan melayani masyarakat daerah.
"Bertahan saja dulu sampai kondisi normal. Kalau tidak memungkinkan misalnya penjualan marginnya tidak nutup operasional, tidak cukup untuk membuat layak gaji karyawan, saya off-kan saja dulu. Biar operatornya bisa cari sampingan lain. Karena belum ada sumber lain di CV. Kalau ada gass semuanya aman," ucapnya.
Baca Juga: DPR Desak Tuntutan Maksimal Kasus Dugaan Penipuan Solar Rp20 Miliar di Kalimantan
Ia merasa kenaikan ini sangat tidak adil bagi pengelola pertashop yang hanya bisa jual Pertamax. Sementara mereka harus bersaing dengan pedagang BBM eceran. "Makanya sudah banyak yang mati pertashop ni," ungkap dia.
Menurutnya, jika harga pertashop sama dengan harga eceran pertalite, maka bisnis ini masih bisa betahan. "Minimal harga pertashop sama dgn eceran pertashop masih bisa hidup," pungkasnya. (sti/mrd)
Editor : Hanif