PONTIANAK POST - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pengemban Aspirasi Rakyat (Solmadapar) Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Barat, Jumat (12/6). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pemerintah dan DPRD memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 15.45 WIB itu diwarnai dengan tuntutan evaluasi kebijakan anggaran daerah, pengendalian harga kebutuhan pokok, hingga perhatian terhadap persoalan distribusi energi dan logistik yang dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya biaya hidup masyarakat.
Sekretaris Jenderal Solmadapar Kalbar, Barnas, mengatakan pihaknya sengaja mendatangi DPRD Kalbar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta respons langsung dari para wakil rakyat.
Baca Juga: Raperbup Hak Keuangan dan Administratif DPRD Mempawah Selesai Diharmonisasi Kemenkum Kalbar
"Kami masih menunggu kehadiran DPRD. Jika hari ini tidak ada yang menemui kami, tentu menjadi pertanyaan besar mengenai komitmen mereka dalam mendengar aspirasi masyarakat," kata Barnas di sela-sela aksi.
Menurutnya, salah satu isu yang menjadi perhatian mahasiswa adalah kenaikan harga bahan bakar non-subsidi yang dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi barang dan kebutuhan pokok di berbagai daerah.
Barnas menilai persoalan distribusi bahan bakar di Kalimantan Barat masih menyisakan berbagai permasalahan yang berdampak terhadap ketersediaan BBM di tingkat masyarakat.
Ia mengungkapkan adanya dugaan praktik distribusi yang tidak tepat sasaran sehingga masyarakat kesulitan memperoleh bahan bakar tertentu dan akhirnya beralih ke produk dengan harga lebih tinggi.
Baca Juga: DPRD Kayong Utara Konsultasi ke Kemenkum Kalbar untuk Penyusunan Dua Raperda Strategis
"Kenaikan harga bahan bakar tentu akan berdampak pada jalur distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum," ujarnya.
Selain itu, Solmadapar menilai upaya pemerintah dalam menekan inflasi melalui operasi pasar dan pasar murah belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
Menurut Barnas, tantangan utama yang perlu dibenahi adalah sistem distribusi barang yang masih belum efisien, sehingga menyebabkan harga kebutuhan pokok di sejumlah wilayah menjadi lebih mahal.
Ia mencontohkan masih adanya pola distribusi yang dinilai berbelit dan menyebabkan biaya logistik meningkat sebelum barang sampai ke tangan konsumen.
"Kami melihat persoalan utamanya ada pada jalur distribusi dan rantai pasok yang belum efektif. Ini yang harus dibenahi jika ingin harga-harga lebih stabil," katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kalbar. Salah satu poin utama adalah meminta evaluasi terhadap kebijakan penganggaran daerah di tengah kondisi fiskal yang dinilai semakin terbatas.
Baca Juga: DPRD Kalbar Desak Aturan Harga TBS untuk Petani Mandiri
Menurut mereka, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan terbatasnya dana transfer ke daerah harus direspons dengan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
"Kami meminta DPRD melakukan evaluasi terhadap penganggaran daerah agar pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan," ujar Barnas.
Ia menegaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor produksi, terutama komoditas primer yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Karena itu, mahasiswa berharap DPRD dan pemerintah daerah mampu melahirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Solmadapar juga membuka peluang untuk kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan dan aspirasi yang disampaikan tidak mendapatkan respons yang memadai dari DPRD Kalimantan Barat.
"Kami ingin ada jawaban dan solusi nyata. Jika belum ada tindak lanjut, tentu kemungkinan aksi lanjutan akan kami lakukan," tegas Barnas.
Aksi mahasiswa tersebut berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan hingga kegiatan berakhir. (den)
Editor : Miftahul Khair