PONTIANAK POST - DPRD Kalimantan Barat merespons sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kalbar terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tekanan ekonomi masyarakat, hingga pengelolaan anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi fiskal.
Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Partai Golkar, Fransiskus Ason, mengatakan aspirasi yang disampaikan mahasiswa menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut Ason, salah satu isu utama yang disorot mahasiswa adalah kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berdampak terhadap meningkatnya biaya hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Terkait aspirasi mereka soal harga BBM, memang ada penyesuaian harga karena kondisi global dan ketergantungan terhadap impor minyak. Ketika harga minyak dunia meningkat, tentu ada konsekuensi terhadap harga dalam negeri," kata Ason.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun, perbedaan harga yang cukup lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi memicu peningkatan konsumsi BBM bersubsidi.
Akibatnya, di sejumlah wilayah sering terjadi kelangkaan pasokan BBM subsidi sehingga masyarakat terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi.
"Karena disparitas harga cukup jauh, masyarakat berbondong-bondong menggunakan BBM subsidi. Ketika stok menipis atau kosong, mereka akhirnya harus membeli BBM non-subsidi yang tentu lebih mahal," ujarnya.
Baca Juga: Cornelis Minta Pemerintah Hati-Hati Naikkan Harga BBM: Jangan Tambah Beban Rakyat
Ason menilai kondisi tersebut berpotensi memberikan efek berantai terhadap sektor ekonomi lainnya. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang diperkirakan akan berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat.
"Harga BBM sangat berkaitan dengan biaya angkutan barang. Kalau biaya distribusi naik, harga barang juga akan ikut naik. Ini yang menjadi kekhawatiran mahasiswa dan masyarakat," katanya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa terkait langkah pemerintah daerah menghadapi tekanan ekonomi, Ason mengatakan DPRD akan meminta pemerintah provinsi memperkuat berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satu usulan yang dinilai positif adalah pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pemberdayaan berbagai kelompok usaha masyarakat agar tidak hanya bergantung pada sektor komoditas tertentu.
"Mereka meminta agar pengembangan ekonomi tidak hanya terfokus pada satu sektor atau satu komoditas saja. Komunitas ekonomi kreatif dan pelaku usaha lainnya juga harus mendapat perhatian. Saya kira ini usulan yang baik dan positif bagi daerah," ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi anggaran di tengah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Bahlil Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Naik, Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat
Menanggapi hal tersebut, Ason menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memang tengah melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap sejumlah pos belanja untuk menyesuaikan kondisi fiskal daerah.
"Kami sudah menjelaskan bahwa daerah juga mengalami dampak efisiensi anggaran. Karena itu pemerintah melakukan koreksi terhadap berbagai belanja agar keseimbangan fiskal tetap terjaga dan program prioritas tetap bisa berjalan," jelasnya.
Ia berharap dialog antara mahasiswa dan DPRD dapat terus berlangsung secara konstruktif sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dicarikan solusi bersama.
"Masukan dari mahasiswa tentu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun DPRD. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi untuk menjaga ekonomi daerah dan melindungi daya beli masyarakat," pungkasnya.
Dari aksi penyampaian aspirasi tersebut sejumlah pimpinan DPRD seperti Syarifah Hadijah Fitriah dan Noval Nofiendra (Wakil Ketua DPRD Kalbar), Rasmidi(Ketua Fraksi Demokrat Kalbar), Antonius Situmorang (Ketua Fraksi Gerindra Kalbar), Fransiskus Ason dari Fraksi Golkar Kalbar ikut langsung menerima pendemo dari Solidaritas Mahasiswa Pengemban Aspirasi Rakyat (Solmadapar) Kalbar, Jumat (12/6) di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat pukul 16.20 WIB. (den)
Editor : Miftahul Khair