PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong transformasi pelayanan rumah sakit daerah melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan fleksibilitas pengelolaan keuangan guna menghadirkan layanan kesehatan yang lebih cepat dan berkualitas.
Hal itu disampaikan Norsan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-16 Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) di Hotel Novotel Pontianak, Kamis (11/6). Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan hadrah bersama para tamu undangan.
Rakernas turut dihadiri Pendiri Arsada Umar Wahid dan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Opti Palupi Rahayuningtyas, yang mewakili Menteri Kesehatan.
Dalam sambutannya, Norsan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kalimantan Barat sebagai tuan rumah Rakernas Arsada ke-16. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan tata kelola rumah sakit daerah.
Baca Juga: Pemkab Sambas Perkuat Layanan Kesehatan Puskesmas untuk Masyarakat Hingga Pelosok
Rakernas mengusung tema “Mewujudkan Rumah Sakit Unggul melalui Transformasi Tata Kelola serta Reformasi Pelayanan Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Keuangan”.
“Harapan saya, Rakernas ini menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Tema yang kita usung harus benar-benar diimplementasikan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Norsan.
Ia menyoroti masih adanya persepsi masyarakat terkait lambatnya pelayanan di rumah sakit daerah. Meski demikian, rumah sakit daerah tetap menjadi pilihan utama karena biaya pelayanan yang relatif lebih terjangkau dibandingkan rumah sakit swasta.
“Masyarakat masih menilai pelayanan rumah sakit daerah lambat. Namun, di sisi lain rumah sakit daerah dianggap lebih terjangkau. Karena itu, masyarakat tetap mempercayakan pelayanan kesehatannya ke rumah sakit daerah,” katanya.
Menurut Norsan, persepsi tersebut harus dijawab melalui pembenahan menyeluruh, mulai dari pelayanan medis, ketepatan diagnosis, profesionalisme tenaga kesehatan hingga tata kelola manajemen rumah sakit.
Baca Juga: Sekda Kalbar Dukung PAPDI Tingkatkan Kompetensi Dokter Spesialis dan Pelayanan Humanis
“Stigma ini harus kita hilangkan. Rumah sakit daerah harus mampu menunjukkan bahwa pelayanannya cepat, profesional, dan berkualitas. Kecepatan pelayanan, kompetensi tenaga medis, dan manajemen yang baik harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia juga menilai penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah diterapkan sebagian besar rumah sakit daerah menjadi peluang untuk mendorong inovasi pelayanan.
“Dengan sistem BLUD, rumah sakit memiliki fleksibilitas untuk berinovasi dan meningkatkan fasilitas pelayanan. Tinggal bagaimana manajemen mengelolanya secara efektif agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik dan cepat,” ujarnya.
Selain itu, Norsan menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi kesehatan dan menghasilkan diagnosis serta penanganan yang lebih akurat.
“Saya berharap rumah sakit daerah terus berkembang menjadi lebih maju, teliti, cepat, dan responsif dalam melayani masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Opti Palupi Rahayuningtyas, menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan reformasi pelayanan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing rumah sakit daerah di tengah perkembangan sektor kesehatan yang semakin kompetitif.
“Rumah sakit daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem kesehatan nasional. Karena itu, tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil harus terus diperkuat,” ujarnya.
Menurut Opti, penguatan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan risiko, serta budaya organisasi yang profesional menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan, termasuk penerapan sistem remunerasi yang transparan dan berkeadilan.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan perlu menjadi perhatian bersama. Sistem remunerasi yang transparan dan adil akan mendorong tenaga medis tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di rumah sakit daerah,” katanya.
Baca Juga: Dorong Pelayanan Transparan dan Prima, Ria Norsan Luncurkan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
Opti menambahkan, rumah sakit daerah perlu membangun pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan agar memiliki ruang lebih luas untuk berinvestasi pada fasilitas, teknologi kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia.
“Momentum Rakernas ini harus menjadi pijakan bersama untuk memperkuat transformasi rumah sakit daerah. Kita ingin rumah sakit daerah tidak hanya memenuhi standar pelayanan, tetapi juga menjadi institusi yang unggul, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (mse)
Editor : Hanif