PONTIANAK POST - Kemandirian rumah sakit daerah masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar di Indonesia. Hingga kini, hanya sekitar 20 hingga 25 rumah sakit daerah yang dinilai telah mandiri secara finansial, sementara sebagian besar lainnya masih bergantung pada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) yang berlangsung di Hotel Novotel, Kota Pontianak, baru-baru ini.
Ketua Arsada Wilayah Kalbar Hary Agung Tjahyadi mengatakan, persoalan tata kelola rumah sakit daerah, khususnya yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam rakernas.
Menurutnya, tingkat kemandirian rumah sakit daerah di Indonesia masih sangat beragam. Ada yang telah mandiri, menuju mandiri, hingga yang masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah.
"Perkiraan sementara baru sekitar 20 sampai 25 rumah sakit di Indonesia yang mandiri. Selebihnya belum mandiri. Artinya pendapatannya masih belum mampu menutupi seluruh biaya operasional,” ujarnya.
Hary menjelaskan, rumah sakit dapat dikategorikan mandiri apabila pendapatan BLUD telah mampu menutup lebih dari 80 persen kebutuhan operasional. Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi pula tingkat kemandiriannya.
Tingkat Kemandirian 86 Persen
Ia mencontohkan seperti RSUD Soedarso yang saat ini telah mencapai tingkat kemandirian sekitar 86 persen, sehingga sudah masuk kategori rumah sakit mandiri.
"Dalam beberapa tahun terakhir pendapatan BLUD Soedarso meningkat cukup signifikan. Di sisi lain, porsi APBD secara bertahap berkurang, dan diarahkan untuk belanja modal serta pengembangan rumah sakit,” jelasnya.
Meski demikian, Hary yang juga Direktur RSUD Soedarso itu menegaskan, dukungan pemerintah daerah masih sangat dibutuhkan, terutama bagi rumah sakit yang pendapatannya belum mampu menutup biaya operasional. Dukungan tersebut antara lain melalui penyediaan sarana, prasarana, hingga alat kesehatan.
Kualitas Pelayanan jadi Tantangan
Selain persoalan kemandirian rumah sakit, kualitas pelayanan juga menjadi tantangan besar yang masih dihadapi rumah sakit di daerah. Menurut Hary, tingginya jumlah pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan membuat rumah sakit daerah harus bekerja lebih keras meningkatkan kecepatan, dan kualitas pelayanan.
“Bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana mengelola hospitality, keramahan kepada pasien, dan kecepatan pelayanan. Ini yang masih menjadi tantangan rumah sakit daerah,” katanya.
Di RSUD Soedarso misalnya, jumlah pasien rawat jalan setiap harinya disebutkan dia, mencapai 800 hingga 1.000 orang. Sementara pasien yang masuk melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) berkisar 80 hingga 120 orang per hari. Tingginya kunjungan pasien tersebut juga berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur.
"Nah ini saya kira tantangan juga untuk rumah sakit daerah, agar memberikan pelayanan lebih cepat. Sekali lagi ya, menambah sarana-prasarana, dan juga menambah SDM," terangnya.
RSUD Soedarso Padat
Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengakui RSUD Soedarso masih sering mengalami kepadatan karena menjadi rumah sakit rujukan utama bagi pasien dari berbagai daerah di Kalbar. "Permasalahannya sekarang sering penuh tempat tidurnya karena pasien dari mana-mana dirujuk ke Soedarso,” ujarnya.
Saat ini, kata dia, RSUD Soedarso memiliki 585 tempat tidur rawat inap, dan dapat ditingkatkan hingga sekitar 680 tempat tidur untuk kebutuhan pelayanan. Norsan berharap keberadaan rumah sakit baru di Kabupaten Kubu Raya yang telah diresmikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga dapat membantu mengurangi beban rujukan ke RSUD Soedarso.
Di sisi lain, Pemprov Kalbar juga masih menghadapi tantangan pemerataan dokter spesialis di seluruh kabupaten/kota. Menurut Norsan, kebutuhan dokter spesialis masih belum terpenuhi secara optimal meski berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya melalui program hospital base serta pembukaan pendidikan dokter spesialis di Universitas Tanjungpura (Untan).
Ke depan, program pendidikan dokter spesialis diharapkan dapat terus dikembangkan ke bidang-bidang lainnya. "Untuk pemerataannya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun memang kita masih kekurangan dokter spesialis,” pungkasnya. (bar)
Editor : Hanif