PONTIANAK POST - Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, Muh Saichudin, memastikan tiga perempat pegawai BPS Kalbar diterjunkan langsung ke lapangan untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
"Mulai hari ini hingga Agustus 2026, para pegawai BPS akan turun langsung ke lapangan. Pesan pimpinan kami jelas, Sensus Ekonomi 2026 harus sukses dan harus berkualitas," katanya di Pontianak, Senin (15/6).
Langkah ini bukan tanpa alasan. Kalimantan Barat adalah provinsi dengan wilayah luas, sebagian besar tersebar di daerah perbatasan dan pedalaman yang selama ini kerap menjadi titik lemah pendataan.
Saichudin mengakui sinyal internet masih menjadi kendala utama, namun BPS sudah menyiapkan solusinya. Petugas di lapangan menggunakan aplikasi berbasis gawai yang bisa beroperasi secara luring, dan data akan dikirim ke server BPS begitu jaringan tersedia.
Baca Juga: BPS dan Pemkab Kubu Raya Mulai Pendataan Ekonomi Hingga Tingkat Desa
"Pendataan tetap dapat dilakukan sampai ke wilayah yang sulit dijangkau," tegasnya.
Untuk menjaga mutu data, BPS menerapkan sistem pengawasan berjenjang. Petugas Pendataan Lapangan (PPL) didampingi Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), sementara pegawai BPS sendiri turun langsung memantau keduanya.
Saichudin menyebut sistem ini sebagai kunci agar data yang masuk benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan, bukan sekadar angka yang terisi.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, mengingatkan bahwa keberhasilan sensus ditentukan oleh dua hal: seberapa luas cakupan pendataan dan seberapa andal kualitas data yang dihasilkan.
Menurutnya, petugas lapangan adalah garda terdepan yang menentukan apakah dua hal itu bisa terpenuhi. "Dengan kejujuran dalam bekerja, kita akan menghasilkan data yang benar-benar bermanfaat bagi pembangunan," ujarnya.
Baca Juga: Penumpang Pesawat di Kalbar Turun Drastis, BPS Catat Penurunan Hingga 30 Persen
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menegaskan data hasil sensus ini nantinya akan langsung digunakan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan, mulai dari pengembangan UMKM hingga sektor ekonomi lainnya. Ia mendorong masyarakat menyambut petugas dengan terbuka dan memberikan informasi yang jujur.
"Semakin baik data yang diberikan, maka semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang akan disusun pemerintah ke depan," katanya.
Sensus Ekonomi 2026 mencakup seluruh pelaku usaha, dari usaha mikro hingga perusahaan besar di semua sektor. Pendataan berlangsung hingga Agustus 2026. (mse)
Editor : Hanif