PONTIANAK POST — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang digelar Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Rabu (17/6).
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom tersebut diikuti Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Analis Kebijakan, serta jajaran Bagian Strategi Kebijakan Kanwil Kemenkum Kalbar.
Forum ini menjadi tindak lanjut pembentukan FKK atau Legal Policy Hub yang telah diluncurkan pada 2025 sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas.
Baca Juga: Kemenkum Kalbar Percepat Penyelesaian Aset Tanah Eks Kebun Binatang Kubu Raya, Libatkan BPKP dan BPN
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyampaian laporan dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, kemudian dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Strategi Kebijakan Hukum dengan Universitas Brawijaya, Universitas Jember, dan Universitas Muslim Indonesia untuk memperkuat kolaborasi akademik dalam pelaksanaan FKK.
Kegiatan tersebut kemudian dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.
Dalam sesi diskusi, peserta membahas berbagai isu kebijakan prioritas yang berkaitan dengan agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden serta Wakil Presiden RI. Pembahasan juga mencakup rencana pelaksanaan FKK 2026, mulai dari Policy Talks, analisis kebijakan sektoral dan nasional, penyusunan rekomendasi kebijakan, Policy Expose, hingga pemanfaatan Legal Policy Hub sebagai pusat kolaborasi dan penyimpanan dokumen kebijakan.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa keterlibatan Kanwil dalam forum tersebut penting untuk memperkuat hubungan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di daerah.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Fasilitasi Harmonisasi Raperbup Bengkayang tentang Hiburan dan Keramaian
"Kanwil Kemenkum Kalbar tidak ingin hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga berperan aktif memberikan masukan berbasis kondisi riil di lapangan. Forum Komunikasi Kebijakan ini menjadi ruang strategis bagi kami untuk memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional benar-benar implementatif dan menjawab kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat," tegas Jonny.
Menurutnya, kolaborasi antara kementerian/lembaga, kantor wilayah, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan melalui FKK dapat memperkuat koordinasi serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
Melalui forum tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar berharap kebijakan hukum yang dihasilkan dapat semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (*)
Editor : Miftahul Khair