PONTIANAK POST - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Balairungsari Gedung DPRD Kalbar, Rabu (17/6).
Rapat tersebut membahas tanggapan dan evaluasi dari fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Gubernur Kalbar mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sidang dipimpin unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalbar dan dihadiri anggota DPRD dari seluruh fraksi, unsur Forkopimda Kalbar, instansi vertikal, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum secara bergantian, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, serta Fraksi Persatuan Keadilan Sejahtera (PKS–PPP).
Baca Juga: Gubernur Kalbar Sambut Kepulangan Perdana Jemaah Haji di Embarkasi Batam
Berbagai pandangan yang disampaikan fraksi mencakup sejumlah aspek strategis dalam pelaksanaan APBD 2025, mulai dari capaian pendapatan daerah, efektivitas belanja, optimalisasi penyerapan anggaran, hingga manfaat program pembangunan terhadap masyarakat.
Menanggapi pandangan tersebut, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi atas masukan dan evaluasi yang diberikan DPRD. Menurutnya, penyampaian pandangan fraksi merupakan bagian penting dalam proses pengawasan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalbar sangat menghargai setiap pandangan, catatan, maupun saran yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam memastikan pembangunan Kalbar berjalan sesuai arah kebijakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Seluruh masukan, pertanyaan, dan catatan strategis dari fraksi-fraksi DPRD selanjutnya akan dihimpun oleh pihak eksekutif untuk menjadi bahan penyusunan jawaban pemerintah daerah yang akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya.
Baca Juga: DPRD Belitung Belajar ke Ketapang, Gali Strategi Pengawasan APBD dan Kinerja Pemerintah Daerah
Kehadiran Wakil Gubernur dalam rapat tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menjaga hubungan kerja yang konstruktif dengan DPRD, khususnya dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan APBD dan pembangunan daerah. (mse)
Editor : Hanif