PONTIANAK POST – Di tengah dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sejumlah mitra pelaksana program di Kalimantan Barat justru menyuarakan keresahan terkait perubahan kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keluhan tersebut disampaikan dalam aksi dan konferensi pers yang digelar Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat di Bundaran Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Sabtu (20/6).
Salah satu mitra MBG, Erni dari Yayasan Hasyim Azhari yang mengelola dapur SPPG di Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya, meminta pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan kepastian hukum serta kepastian kebijakan bagi para pelaku yang telah berinvestasi dalam program nasional tersebut.
Baca Juga: DPR Respons Aspirasi Mahasiswa, Kelangkaan BBM, Harga Pertamax, dan Evaluasi MBG Jadi Sorotan
Menurut Erni, para mitra membutuhkan kejelasan mengenai arah kebijakan MBG ke depan agar dapat menyusun perencanaan usaha dan operasional secara lebih matang.
"Kami berharap setiap perubahan kebijakan dapat disampaikan terlebih dahulu kepada mitra. Program ini sudah berjalan dan banyak pihak yang telah mengeluarkan investasi cukup besar untuk memenuhi standar yang ditetapkan," ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejak bergabung sebagai mitra pada Desember 2024, pihaknya terus berupaya memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan BGN, mulai dari penyediaan gedung dapur, pembelian peralatan pendukung, hingga renovasi fasilitas agar sesuai standar operasional.
Namun, menurutnya, kebijakan terbaru terkait pembayaran sewa dapur menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan dampaknya oleh para mitra.
"Kami sudah menyusun berbagai rencana perbaikan dan pengembangan fasilitas. Ketika ada perubahan pembayaran yang tidak disosialisasikan sebelumnya, tentu berpengaruh terhadap perencanaan yang sudah berjalan," katanya.
Erni menambahkan, keberadaan dapur MBG tidak hanya berfungsi menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Banyak tenaga kerja yang terlibat berasal dari kelompok usia produktif yang kesulitan memperoleh pekerjaan di sektor formal.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menjaga keberlanjutan program sekaligus memperkuat komunikasi dengan para mitra pelaksana di daerah.
"Kami tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Yang kami harapkan adalah adanya kepastian dan komunikasi yang lebih baik agar program ini bisa berjalan optimal," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG. Massa menilai program tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, UMKM, hingga tenaga kerja di dapur SPPG.
Koordinator aksi, Dayat, menegaskan bahwa dugaan penyimpangan atau korupsi dalam pelaksanaan program harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Namun, ia menilai proses penegakan hukum tidak seharusnya menghambat keberlanjutan program yang dinilai memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
"Jika ada oknum yang melakukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan. Tetapi program yang menyangkut kepentingan gizi anak-anak Indonesia tetap harus dilanjutkan dan diperkuat," tegasnya. (mdy)
Editor : Miftahul Khair