PONTIANAK POST – Dewan Karet Kalimantan Barat meminta DPRD Provinsi Kalimantan Barat memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan sektor perkebunan karet yang dinilai semakin terpinggirkan. Organisasi yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan itu berharap komoditas karet kembali menjadi penopang utama perekonomian masyarakat pedalaman Kalimantan Barat.
Ketua Umum Dewan Karet Kalimantan Barat, Andreas Pamilu Emin, mengatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah aspirasi kepada DPRD Kalbar agar sektor karet mendapat dukungan kebijakan yang lebih konkret, mulai dari budidaya hingga pengolahan hasil perkebunan.
"Kami meminta Komisi IV DPRD Kalimantan Barat terus mengawal dan memperhatikan budidaya, pengolahan, hingga pengembangan industri karet di Kalimantan Barat. Saat ini komoditas karet mulai tergeser, padahal dahulu menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat di pedalaman," ujarnya.
Baca Juga: Data BPS: Harga Karet dan Sawit Menguat pada Mei, Daya Beli Petani Kalbar Tertinggi se-Kalimantan
Menurut Andreas, perhatian pemerintah terhadap petani karet selama ini masih belum menyentuh persoalan mendasar. Ia menilai pola bantuan bibit yang selama ini diberikan belum sepenuhnya menghasilkan produktivitas yang optimal.
Karena itu, Dewan Karet Kalbar mengusulkan agar pemerintah mengubah pola bantuan menjadi skema pembiayaan melalui kredit lunak bagi petani, sehingga mereka dapat membeli bibit unggul sesuai kebutuhan.
"Kami mengusulkan agar bantuan tidak lagi hanya berupa bibit yang kualitasnya sering kali kurang memadai. Lebih baik petani diberikan fasilitas kredit lunak seperti pola yang pernah diterapkan pada masa lalu, sehingga mereka bisa memperoleh bibit unggul yang benar-benar menghasilkan produksi maksimal," katanya.
Selain persoalan budidaya, Andreas juga menyoroti belum terealisasinya komitmen Kementerian Pertanian untuk memberikan bantuan bibit karet kepada kelompok tani binaan Dewan Karet Kalbar.
Ia mengungkapkan, sebanyak delapan kelompok tani telah mengajukan proposal sesuai arahan pemerintah untuk memperoleh bantuan bibit karet seluas 200 hektare. Namun hingga kini, belum ada kepastian maupun tanggapan dari kementerian.
"Kami sangat keberatan karena janji tersebut sampai sekarang belum juga direalisasikan. Delapan kelompok tani sudah menyampaikan proposal sesuai ketentuan, tetapi hingga hari ini belum ada jawaban," ujarnya.
Menurut Andres, persoalan tersebut akan menjadi salah satu agenda yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI nantinya
Ia berharap DPR RI dapat mendorong pemerintah pusat agar segera memberikan kepastian terhadap program bantuan yang sebelumnya telah dijanjikan kepada para petani.
"Kami berharap DPRD Kalbar dan DPR RI dapat memberikan perhatian dan menyampaikan kepada Kementerian Pertanian agar komitmen yang pernah disampaikan kepada kelompok tani tidak diabaikan. Petani membutuhkan kepastian agar semangat membangun kembali sektor karet tetap terjaga," katanya.
Andreas menilai kebangkitan sektor karet sangat penting bagi perekonomian Kalimantan Barat mengingat ribuan kepala keluarga di wilayah pedalaman masih menggantungkan mata pencaharian dari komoditas tersebut.
Baca Juga: KPK Sita Dokumen Pengadaan Fasilitas Pengolahan Karet di Kementan
Ia berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, sehingga komoditas karet kembali menjadi salah satu sektor unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (den)
Editor : Miftahul Khair