PONTIANAK POST – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyatakan siap mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan Dewan Karet Kalimantan Barat terkait upaya membangkitkan kembali sektor perkebunan karet. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pembentukan skema dana peremajaan karet sebagaimana yang telah diterapkan pada komoditas kelapa sawit.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Fransiskus Ason, mengatakan pihaknya menerima audiensi pengurus Dewan Karet Kalimantan Barat yang dipimpin Ketua Umum Andreas Pamilu Emin bersama jajaran pengurus dan perwakilan petani karet.
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Karet menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani, mulai dari terbatasnya dukungan terhadap budidaya tanaman karet hingga lambannya realisasi bantuan bibit dari pemerintah pusat.
"Mereka menyampaikan keluhan terkait budidaya tanaman karet. Selama ini mereka sudah berjuang sampai ke kementerian dan direktorat jenderal untuk memperjuangkan bantuan bibit dan berbagai dukungan bagi petani," kata Ason.
Menurutnya, proses tindak lanjut dari pemerintah pusat berlangsung sangat lambat. Bahkan, surat yang diajukan sejak tahun 2022 baru mendapat respons pada 2025.
"Mereka sudah memperjuangkan persoalan ini cukup lama. Bayangkan, surat yang diajukan sejak tahun 2022 baru ditanggapi pada tahun 2025. Itu pun setelah terus disampaikan kembali. Kalau tidak diperjuangkan terus, mungkin belum tentu mendapat perhatian," ujarnya.
Ason menjelaskan, Dewan Karet juga mengusulkan adanya skema pembiayaan yang dapat membantu petani melakukan peremajaan kebun tanpa terbebani biaya yang besar.
Baca Juga: Data BPS: Harga Karet dan Sawit Menguat pada Mei, Daya Beli Petani Kalbar Tertinggi se-Kalimantan
Namun demikian, Komisi II DPRD Kalbar menilai solusi yang lebih tepat adalah menghadirkan program dana peremajaan karet yang dibiayai pemerintah, seperti program replanting pada sektor perkebunan kelapa sawit.
"Kami menyarankan agar Dewan Karet mengusulkan kepada pemerintah pusat adanya dana peremajaan karet seperti yang sudah ada pada komoditas kelapa sawit. Dengan begitu petani tidak perlu terlalu bergantung pada pinjaman perbankan," jelasnya.
Menurut Ason, komoditas karet memiliki peran penting bagi perekonomian nasional maupun daerah karena menjadi salah satu komoditas ekspor yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.
"Komoditas karet juga menghasilkan devisa negara. Dari sektor ini ada penerimaan pajak, PPN, hingga pajak ekspor. Artinya, sektor ini juga memberikan kontribusi kepada negara, sehingga sudah sewajarnya mendapat perhatian yang lebih serius," tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani karet, baik melalui dukungan bibit unggul, program peremajaan kebun, maupun penguatan sektor hilir agar komoditas karet kembali menjadi penopang ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Komisi II DPRD Kalbar, lanjut Ason, berkomitmen terus mengawal aspirasi para petani agar sektor perkebunan karet kembali berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (den)
Editor : Miftahul Khair