PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan di akhir Juni di target penyelesaian bangunan fisik Sekolah Rakyat di Jalan Flora Kecamatan Pontianak Utara program dari pemerintah pusat akan mencapai 75 persen. Sambil berjalannya pembangunan, pihaknya juga tengah menyiapkan data penduduk yang layak untuk masuk di Sekolah Rakyat.
“Progres pembangunan Sekolah Rakyat tengah dalam pengerjaan fisik. Target di Juni ini bisa mencapai 75 persen. Arahan presiden di Juli atau Agustus ini bisa selesai. Sambil berjalan pembangunan kami akan membantu dalam mendata pelajar yang layak masuk di Sekolah Rakyat. Dasarnya merujuk di database Dinsos mulai dari masyarakat kategori desil 1 sampai desil 5,” ungkap Edi Rusdi Kamtono, Selasa (23/6).
Untuk jumlah tampungan rombongan belajar sejauh ini Edi belum mendapatkan informasinya secara detail. Namun bangunan sekolah rakyat ini berkonsep terpadu. Mulai dari SD, SMP hingga SMA. Nantinya mereka juga menginap di asrama.
Baca Juga: Menkum Ingin Bangun Sekolah Rakyat Tanpa APBN, Akan Diserahkan ke Kemensos
Untuk fasilitas Sekolah Rakyat selain bangunan fisiknya yang bagus. Juga dilengkapi sarana prasarana belajar yang bagus. Mulai dari mebeler, tempat olahraga, komputer, ruang perpustakaan dan penunjang lainnya.
Sedangkan kesiapan guru, ini kesemuanya ada di pemerintah pusat dengan leading sektor Kementerian Sosial. Pemerintah Kota Pontianak tugasnya hanya menyiapkan lahan kemudian mendata calon siswa yang masuk kategori Sekolah Rakyat.
Ia berharap, selama pembangunan tidak menemukan kendala. Sehingga target pemerintah pusat agar Sekolah Rakyat bisa berjalan di tahun ini bisa berjalan, khususnya di Kota Pontianak.
Baca Juga: Pembangunan Sekolah Rakyat di Singkawang Belum Rampung, Pemkot Siapkan Sekolah Alternatif bagi Siswa
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam kunjungannya ke Kalimantan Barat memantau progress pembangunan Sekolah Rakyat menjelaskan jika pembangunan Sekolah Rakyat di Kalbar masih masuk zona merah dengan progress terendah. Kedatangannya ke Kalbar untuk memastikan agar progress pengerjaan bisa cepat dan dapat selesai tepat waktu.
Menurut dia, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari dukungan TNI, pemerintah daerah hingga tambahan pendanaan untuk kontraktor pelaksana.
Dody mengatakan, pemerintah tidak ingin laporan progres pembangunan hanya bersifat administratif, namun benar-benar sesuai kondisi lapangan. Karena itu, dirinya turun langsung memastikan berbagai kendala dapat segera diatasi.
"Saya ingin memastikan apa yang kurang dan apa yang belum. Jadi kalau ada kendala di lapangan, tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi di Jakarta supaya bisa segera diselesaikan," katanya.
Ia mengungkapkan kendala utama pembangunan sejumlah Sekolah Rakyat saat ini berkaitan dengan persoalan pendanaan dan arus kas kontraktor pelaksana.
"Kalau bicara kendala utama, sebetulnya uang atau cash flow. Karena kalau ada uang, tenaga kerja bisa ditambah, material bisa dibeli. Tapi dalam kondisi ekonomi sekarang, supplier juga tidak mau lagi memberi utang material," katanya.
Meski demikian, Dody tetap optimistis sebagian besar proyek Sekolah Rakyat dapat selesai dan mulai difungsikan tahun ini.(iza)
Editor : Hanif