PONTIANAK POST – Rencana pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan kembali mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Barat. Legislator menilai proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut berpotensi menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah, mulai dari membuka lapangan kerja, menekan biaya logistik, hingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi IV DPRD Kalbar Moh. Darwis menegaskan Kalimantan Barat harus mengambil peran strategis dalam proyek infrastruktur berskala besar tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat perlu segera merealisasikan pembangunan jaringan kereta api yang telah lama direncanakan untuk menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Kalimantan.
Kalbar Ingin Menjadi Pusat Aktivitas Proyek
Darwis mengatakan jaringan Kereta Api Trans Kalimantan dirancang membentang sekitar 2.772 kilometer dan menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antardaerah di Pulau Borneo.
Ia berharap Kalimantan Barat tidak hanya menjadi wilayah yang dilintasi jalur kereta api, tetapi juga menjadi pusat pengelolaan kegiatan proyek sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat setempat.
"Kami berharap pusat pengelolaan atau induk kegiatan proyek ini berada di Kalimantan Barat sehingga anak-anak muda Kalbar memiliki peluang lebih besar untuk bekerja dan terlibat dalam pembangunan tersebut," ujarnya, Kamis (25/6).
Menurut Darwis, keberadaan pusat aktivitas proyek akan membuka peluang kerja baru bagi tenaga lokal, baik pada tahap konstruksi maupun operasional setelah jalur kereta api berfungsi.
Transportasi Murah untuk Tekan Biaya Logistik
Selain membuka lapangan kerja, pembangunan jalur kereta api dinilai mampu menjawab persoalan klasik yang selama ini dihadapi Kalimantan, yakni tingginya biaya logistik.
Sebagai wilayah dengan bentang geografis luas, distribusi barang di Kalimantan masih sangat bergantung pada jalur darat dan sungai. Kehadiran kereta api diyakini dapat membuat proses pengangkutan barang menjadi lebih cepat, efisien, dan berbiaya rendah.
"Distribusi barang maupun mobilitas orang akan menjadi jauh lebih mudah. Dampaknya biaya logistik bisa ditekan dan harga barang menjadi lebih murah," kata Darwis.
Kalangan legislatif menilai pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan penting karena sektor logistik masih menjadi salah satu tantangan daya saing ekonomi nasional. Data Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan biaya logistik Indonesia pada 2022 mencapai 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara sekitar Rp2.799 triliun. Pemerintah bahkan menargetkan biaya logistik nasional dapat ditekan hingga 9 persen dari PDB pada 2045 agar lebih kompetitif.
Meski belum tersedia data resmi khusus Kalimantan dalam ukuran yang sama, wilayah ini menghadapi tantangan geografis berupa jarak antarkota yang jauh dan ketergantungan pada transportasi jalan raya serta sungai. Kehadiran jaringan Kereta Api Trans Kalimantan dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mobilitas masyarakat antarwilayah. Infrastruktur rel memungkinkan pengangkutan barang dalam volume besar dengan biaya lebih rendah dibandingkan transportasi darat berbasis truk untuk jarak jauh.
Bagi Kalimantan Barat, manfaat tersebut berpotensi semakin besar mengingat provinsi ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Jika jaringan kereta api nantinya terkoneksi hingga Sarawak dan Brunei Darussalam, biaya distribusi barang lintas batas dapat ditekan sekaligus membuka peluang peningkatan perdagangan dan investasi kawasan.
Potensi Meningkatkan Pendapatan Daerah
DPRD Kalbar juga melihat proyek Kereta Api Trans Kalimantan sebagai instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Menurut Darwis, pembangunan infrastruktur transportasi memiliki efek berantai terhadap aktivitas perdagangan, investasi, industri, dan jasa yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri saat ini terus berupaya menggali berbagai sumber pendapatan daerah baru guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Secara tidak langsung tentu akan meningkatkan PAD. Pemerintah provinsi juga sedang menggali berbagai potensi pendapatan daerah dan proyek seperti ini akan menjadi salah satu penggeraknya," jelasnya.
Peluang Menjadi Jalur Ekonomi Internasional
Darwis menilai manfaat proyek akan jauh lebih besar apabila jaringan kereta api nantinya dapat terkoneksi dengan Sarawak, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Konektivitas lintas negara tersebut berpotensi memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai gerbang perdagangan Indonesia di bagian utara Pulau Kalimantan sekaligus memperlancar arus barang dan mobilitas masyarakat antarnegara.
"Kalau nanti sudah terkoneksi dengan Sarawak dan Brunei, ini bukan lagi sekadar jalur Kalimantan, tetapi menjadi jalur Borneo berskala internasional," ujarnya.
Menurutnya, integrasi transportasi tersebut dapat mendorong peningkatan perdagangan lintas batas, kunjungan wisatawan, serta investasi baru yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.
Harapan Baru bagi Generasi Muda Kalbar
Di balik besarnya nilai investasi proyek, harapan terbesar DPRD Kalbar terletak pada peluang yang bisa dinikmati masyarakat lokal, terutama generasi muda.
Pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan dinilai tidak hanya menghadirkan infrastruktur baru, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, dan tumbuhnya sektor ekonomi pendukung.
Karena itu, DPRD Kalbar berkomitmen terus mendorong pemerintah pusat agar proyek yang telah lama direncanakan tersebut segera memperoleh kepastian realisasi.
Bagi Kalimantan Barat, kehadiran Kereta Api Trans Kalimantan bukan sekadar jalur transportasi, melainkan peluang untuk memperkuat konektivitas, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tingkat nasional maupun internasional. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro