PONTIANAK POST – Dewan Karet Kalimantan Barat meminta dan berharap kepada pemerintah agar memberikan perhatian serius terhadap upaya penyelamatan dan pengembangan komoditas karet yang dinilai semakin terpinggirkan di tengah dominasi perkebunan kelapa sawit.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Karet Kalimantan Barat, Andreas Pamilu Emin, kepada Pontianak Post. Menurutnya, karet masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di banyak wilayah pedalaman sehingga memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah.
"Kami meminta dan berharap sekali pemerintah mengawal budidaya, pengolahan, dan pengembangan karet di Kalimantan Barat agar komoditas ini bisa bangkit kembali sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pedalaman," ujar Andreas kemarin.
Baca Juga: DPRD Kalbar Usulkan Dana Peremajaan Karet seperti Sawit, Dorong Pemerintah Beri Perhatian Serius
Dia menjelaskan, Dewan Karet Kalbar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan dengan tujuan mendorong pengembangan sektor perkebunan karet secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah. Salah satunya mengubah pola bantuan pemerintah kepada petani.
Menurut Andreas, pemberian bantuan bibit secara stimulan selama ini dinilai belum efektif karena kualitas bibit yang diterima petani tidak selalu sesuai harapan.
Sebagai alternatif, Dewan Karet mengusulkan agar pemerintah menyediakan fasilitas kredit lunak bagi petani sehingga mereka dapat membeli bibit unggul secara mandiri.
"Kami lebih mendorong skema kredit lunak seperti yang pernah diterapkan pada masa lalu sehingga petani bisa memperoleh bibit unggul yang benar-benar berkualitas dan menghasilkan produktivitas yang lebih baik," katanya.
Selain persoalan budidaya, Dewan Karet Kalbar juga menyampaikan kekecewaan terhadap belum terealisasinya bantuan bibit karet yang sebelumnya dijanjikan oleh Kementerian Pertanian. Andreas mengungkapkan, sebanyak delapan kelompok tani binaan Dewan Karet Kalbar telah mengajukan proposal permohonan bantuan bibit untuk pengembangan sekitar 200 hektare kebun karet.
Namun hingga kini, kata dia, belum ada tindak lanjut maupun jawaban resmi dari pemerintah pusat.
"Kami sangat keberatan karena janji bantuan bibit untuk delapan kelompok tani hingga sekarang belum direalisasikan. Proposal sudah disampaikan, tetapi belum ada respons," ujarnya.
Ia mengatakan persoalan tersebut akan kembali disampaikan kepada DPRD Kalbar agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian.
"Kami berharap pemerintah dapat memberikan arahan kepada kementerian agar tidak mengabaikan komitmen yang pernah disampaikan kepada kelompok tani yang kami dampingi," katanya.
Baca Juga: Data BPS: Harga Karet dan Sawit Menguat pada Mei, Daya Beli Petani Kalbar Tertinggi se-Kalimantan
Menurut Andreas, komoditas karet memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi masyarakat di berbagai daerah pedalaman Kalimantan Barat. Karena itu, ia berharap pemerintah kembali memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor karet melalui kebijakan yang berpihak kepada petani, mulai dari penyediaan bibit unggul, akses pembiayaan, hingga program peningkatan produktivitas.
"Dengan dukungan yang tepat, kami optimistis komoditas karet bisa kembali menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedalaman Kalimantan Barat," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair