PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima kunjungan hormat delegasi Pemerintah Negeri Sarawak yang dipimpin Wakil Menteri (Timbalan Menteri) Jabatan Premier Sarawak, Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, di Ruang Ruai Telabang Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (25/6!).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Kalbar dan Sarawak, khususnya dalam pengembangan industri halal, perdagangan, serta peningkatan konektivitas kawasan perbatasan.
Delegasi Sarawak turut dihadiri sejumlah pejabat yang membidangi koordinasi proyek agensi pembangunan wilayah, Dewan Bandaraya Kuching Utara, serta urusan keagamaan. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dengan membahas berbagai peluang kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi kedua wilayah.
Baca Juga: Sergap Pelaku di Perbatasan Entikong, BNNP Kalbar Musnahkan 20 Kg Sabu dari Jaringan Internasional
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Haji Abdul Rahman menyampaikan undangan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar untuk berpartisipasi dalam Borneo International Halal Showcase (BIHAS) 2026 yang akan digelar pada 20–23 Juli 2026 di Kuching, Sarawak, Malaysia.
Gubernur Ria Norsan menyambut baik undangan tersebut dan berharap kerja sama antara Kalbar dan Sarawak dapat diwujudkan melalui langkah konkret yang berdampak bagi masyarakat.
“Saya berharap kunjungan ini dapat menghasilkan rumusan yang konkret, nota kesepahaman yang implementatif, serta aksi nyata yang saling menguntungkan bagi Kalbar dan Sarawak,” ujar Norsan.
Menurutnya, BIHAS 2026 menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi kedua wilayah sebagai bagian penting dari pengembangan industri halal di Pulau Borneo. Melalui forum tersebut, pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan dapat memperluas jejaring, bertukar pengetahuan, serta membuka peluang kerja sama ekonomi.
Baca Juga: Polda Kalbar Luncurkan Budidaya Melon untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Norsan menyebut Kalbar memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, terutama melalui sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai produk berbasis sumber daya lokal.
“Kalbar dengan potensi pertanian dan UMKM yang besar siap bersinergi membangun Borneo Halal Hub. Melalui penyelarasan standar produk dan sertifikasi halal, kita dapat memperkuat posisi Pulau Borneo dalam rantai pasok industri halal global,” katanya.
Selain pengembangan industri halal, pertemuan tersebut juga membahas penguatan konektivitas dan pembangunan kawasan perbatasan Kalbar –Sarawak.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar dan DJKI Edukasi Kampus Widya Dharma soal Hak Cipta dan Desain Industri
Gubernur menegaskan bahwa kawasan perbatasan memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru, sehingga perlu didukung dengan infrastruktur dan akses transportasi yang semakin baik.
Sejumlah agenda yang terus didorong antara lain optimalisasi aktivitas perdagangan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong–Tebedu, rencana reaktivasi jalur Temajuk–Telok Melano yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026, serta penguatan konektivitas energi melalui jaringan listrik Lubok Antu–Nanga Badau.
Melalui peningkatan kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar berharap hubungan dengan Sarawak semakin kuat, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pembangunan kawasan perbatasan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kerja sama Kalbar dan Sarawak diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan Borneo, meningkatkan investasi, serta membuka peluang baru bagi masyarakat di kedua wilayah. (mse)
Editor : Hanif