PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya mengejar target Universal Health Coverage (UHC) berkualitas. Meski cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalbar telah mencapai 94,64 persen, tingkat keaktifan peserta masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson mengungkapkan, hingga 1 Juni 2026 jumlah peserta JKN di Kalbar telah mencapai 5.405.001 jiwa atau sekitar 94,64 persen dari total penduduk.
Namun demikian, masih terdapat sekitar 79 ribu penduduk yang belum menjadi peserta JKN sehingga perlu didorong agar target nasional dapat tercapai.
Baca Juga: UHC Kayong Utara Tembus 99,69 Persen, Akses Kesehatan Masyarakat Kian Terjamin
"Masih ada sekitar 79 ribu penduduk yang perlu kita dorong menjadi peserta JKN agar cakupan kepesertaan semakin optimal," ujarnya.
Selain memperluas cakupan kepesertaan, Harisson menilai peningkatan keaktifan peserta juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Saat ini tingkat keaktifan peserta JKN di Kalbar baru mencapai 67,34 persen, masih berada di bawah target nasional sebesar 80 persen.
"Yang terpenting bukan hanya terdaftar, tetapi peserta juga harus aktif sehingga dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan ketika dibutuhkan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama," tegasnya.
Menurut Harisson, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kolaborasi agar masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan secara menyeluruh.
Baca Juga: Cakupan JKN Kalbar Sudah 94,64 Persen, Namun Target Belum Tercapai
Ia mengatakan, forum komunikasi tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program JKN. Sekaligus juga menyusun langkah strategis dalam meningkatkan cakupan kepesertaan dan keaktifan peserta di Kalbar.
"Melalui forum ini, kita dapat mencari solusi bersama dan memperkuat sinergi agar target UHC berkualitas di Kalbar dapat tercapai," katanya.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan, Yessy Kumalasari mengatakan, keberhasilan program JKN tidak hanya bergantung pada penambahan peserta baru. Tetapi juga perlu memastikan peserta yang telah terdaftar tetap aktif sehingga dapat memanfaatkan layanan kesehatan saat dibutuhkan.
Menurutnya, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan keaktifan peserta. Mulai dari pengawasan kepatuhan badan usaha, reaktivasi peserta mandiri, optimalisasi layanan digital, hingga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Program JKN tidak dapat dijalankan sendiri oleh BPJS Kesehatan. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat agar seluruh penduduk memperoleh perlindungan jaminan kesehatan," ujarnya.
Yessy juga mengapresiasi dukungan Pemprov Kalbar serta pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga keberlangsungan kepesertaan JKN. Hingga kini, sebanyak 437 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 62 rumah sakit di Kalbar telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Pelayanan kesehatan lanjutan, seperti kateterisasi jantung, kemoterapi, dan radioterapi, juga terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN.
Pemprov Kalbar bersama BPJS Kesehatan berharap berbagai strategi yang disepakati dapat mempercepat terwujudnya UHC berkualitas, sehingga akses layanan kesehatan bagi masyarakat semakin mudah, merata, dan berkelanjutan.(bar)
Editor : Hanif