PONTIANAK POST – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat mulai menyusun agenda konsolidasi organisasi setelah terbentuknya kepengurusan baru periode 2025–2030. Selain memperkuat struktur partai hingga tingkat kabupaten/kota, Golkar Kalbar juga menargetkan peningkatan perolehan kursi pada Pemilu 2029.
Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Ichfany, mengatakan langkah awal kepengurusan baru diawali dengan membangun komunikasi dan mempererat silaturahmi dengan berbagai pihak, termasuk insan pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
"Hari ini kami memulai agenda formal pertama setelah rapat pleno. Selain konsolidasi internal, kami juga ingin membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, khususnya teman-teman media yang menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi," ujar Ichfany, Sabtu (27/6) di Gedung Zamrud.
Baca Juga: Viral Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng di Medsos, Golkar: yang Penting Rakyat Senang
Menurutnya, Partai Golkar merupakan partai terbuka yang membutuhkan berbagai masukan dari masyarakat maupun media untuk memperkuat kerja-kerja politik ke depan.
Ia berharap hubungan yang terjalin tidak hanya sebatas kemitraan pemberitaan, tetapi juga menjadi ruang bertukar gagasan demi menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
"Kami berharap media menjadi mitra strategis Golkar. Kami ingin saling bertukar informasi dan gagasan agar perjuangan partai benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.
Rumah Golkar Dibuka untuk Masyarakat
Ichfany mengungkapkan, DPP Partai Golkar melalui rapat pleno yang digelar pada 24 Juni 2026 juga telah memutuskan program transformasi kantor Partai Golkar di seluruh tingkatan.
Baca Juga: Harga Plastik Melonjak, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar Desak Intervensi Pemerintah Lindungi UMKM
Melalui kebijakan tersebut, kantor Golkar tidak lagi hanya menjadi pusat aktivitas kader, tetapi juga difungsikan sebagai ruang pelayanan publik, penyerapan aspirasi, penyampaian informasi, serta tempat masyarakat berdiskusi mengenai berbagai persoalan daerah.
"Rumah Golkar bukan hanya milik kader, tetapi menjadi rumah bersama untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi, dan berdialog dengan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur, menegaskan kepengurusan baru akan memprioritaskan penguatan organisasi melalui pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) di seluruh kabupaten dan kota.
Menurutnya, soliditas internal menjadi modal utama menghadapi agenda politik mendatang. "Pesan Ketua sangat jelas, seluruh kader harus solid. Kalau ingin meraih hasil terbaik pada 2029, maka konsolidasi organisasi harus diperkuat mulai sekarang," katanya.
Ia menambahkan, setelah rangkaian Musda selesai, DPD Golkar Kalbar akan melaksanakan pelantikan pengurus baru. Pihaknya juga berharap Ketua Umum DPP Partai Golkar dapat menghadiri pelantikan tersebut di Pontianak.
Target Naikkan Perolehan Kursi
Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar, Fransiskus Ason, menjelaskan pelaksanaan Musda dijadwalkan mulai berlangsung pada Juli 2026 dan ditargetkan rampung pada awal Oktober.
Dengan demikian, seluruh kepengurusan baru diharapkan sudah terbentuk sebelum peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar pada 20 Oktober mendatang.
"Target kami mulai Juli Musda sudah berjalan dan awal Oktober seluruh kabupaten/kota selesai sehingga pelantikan dapat dilaksanakan secara menyeluruh," ujarnya.
Selain konsolidasi organisasi, Golkar Kalbar juga memasang target politik yang lebih tinggi pada Pemilu 2029.
Ason mengatakan partainya ingin meningkatkan jumlah kursi di seluruh tingkatan legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.
"Kalau sekarang kursi DPR RI dua, kami ingin meningkat menjadi tiga. Di DPRD Provinsi juga kami ingin menambah jumlah kursi. Tujuan akhirnya tentu memenangkan Pemilu 2029," katanya.
Baca Juga: SOKSI Kalbar Solid Dukung Ichfany Pimpin Golkar
Menurut Ason, target tersebut akan dicapai melalui pemetaan politik yang matang berbasis kajian dan penelitian sehingga strategi partai dapat disusun sesuai kondisi di setiap daerah.
"Kami akan menyusun strategi berdasarkan pemetaan yang dilakukan secara ilmiah. Berpolitik harus memahami medan agar setiap langkah yang diambil lebih efektif," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair